ART RI–AS: Untung Dagang atau Risiko Ketergantungan Baru?

Tarif nol persen membuka peluang ekspor, tetapi komitmen energi USD15 miliar dan relaksasi pangan menguji batas kedaulatan ekonomi Indonesia. - Ilustrasi

Ketiga, komitmen impor jangka panjang kerap menciptakan efek penguncian—lock-in effect—pada energi fosil. Di saat Indonesia berupaya meningkatkan bauran energi baru terbarukan, kontrak besar semacam ini bisa menggeser fokus investasi dan kebijakan.

Di sinilah pertanyaan strategis muncul: apakah ini sekadar penyesuaian taktis, atau awal konfigurasi ketergantungan baru?

Pangan: Titik Sensitif Kebijakan Domestik

Jika sektor energi adalah imbal dagang, maka sektor pangan adalah arena paling sensitif.

Bacaan Lainnya

Dokumen United States Trade Representative (USTR) meminta Indonesia menghapus kuota impor pangan, menghapus neraca komoditas, menyederhanakan perizinan hortikultura, serta mengakui standar sanitasi Amerika Serikat—termasuk penerimaan sertifikasi USDA tanpa tambahan syarat domestik.

Permintaan ini menyentuh jantung kebijakan pangan nasional.

Selama ini, Indonesia menggunakan instrumen non-tarif untuk melindungi petani, mengelola stabilitas harga, menjaga ketahanan pangan, dan mengontrol impor saat panen raya. Neraca komoditas bukan sekadar regulasi administratif; ia adalah instrumen politik ekonomi yang memengaruhi jutaan rumah tangga tani.

Relaksasi yang terlalu jauh berpotensi menciptakan tekanan harga di tingkat petani, mempersempit ruang kebijakan pemerintah saat terjadi gejolak global, dan meningkatkan ketergantungan pada suplai luar negeri.

Dalam konteks global yang semakin tidak stabil—dari perang dagang hingga perubahan iklim—ketahanan pangan bukan lagi isu sektoral, melainkan keamanan nasional.

Akses Pasar vs Kedaulatan Regulasi

Pemerintah menyoroti manfaat besar dari sisi ekspor. Sebanyak 1.819 produk Indonesia memperoleh tarif nol persen, mencakup komoditas strategis seperti sawit, karet, kopi, kakao, elektronik, semikonduktor, komponen pesawat, hingga tekstil melalui skema tariff rate quota.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut potensi manfaat bagi jutaan pekerja, khususnya di sektor tekstil yang selama ini tertekan oleh kompetisi global.

Namun dalam ekonomi politik perdagangan, tarif nol persen hanyalah satu sisi koin.

Pos terkait