Pemkot dan DPRD Surabaya resmi menyetujui Raperda APBD 2026 senilai Rp12,7 triliun, menandai babak baru kolaborasi anggaran yang disebut Wali Kota Eri Cahyadi sebagai “anggaran keadilan bagi warga Surabaya.”
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPRD Surabaya akhirnya mengetuk palu persetujuan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Rapat di Gedung DPRD Surabaya, yang dipimpin Ketua Dewan Surabaya, Adi Sutarwijono, dan dihadiri Wali Kota Eri Cahyadi beserta jajaran pejabat pemkot itu, menjadi penanda tuntasnya proses panjang pembahasan anggaran kota terbesar di Jawa Timur ini.
Dalam sambutannya, Wali Kota Eri menyebut langkah ini sebagai momentum kolaborasi, bukan sekadar formalitas. “Tidak akan pernah sempurna anggaran APBD 2026 ini jika tidak kita kerjakan bersama. Karena sejatinya, pemerintah daerah adalah pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyusunan Raperda APBD 2026 telah mengacu pada Permendagri 14/2025 dan akan segera diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Total APBD Surabaya 2026 ditetapkan sebesar Rp12,755 triliun, dengan target pendapatan daerah Rp10,898 triliun dan belanja Rp12,731 triliun. Dari angka itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp8,198 triliun — yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik kota.
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menekankan bahwa seluruh tahapan telah dilalui secara transparan dan komprehensif. “Rapat paripurna ini merupakan rangkaian dari pembahasan Raperda APBD 2026, yang dimulai sejak paripurna pertama hingga finalisasi bersama Tim Anggaran Pemkot pada 29 Oktober 2025,” jelasnya.
Dengan penandatanganan ini, Surabaya memasuki tahap akhir penyusunan APBD yang diharapkan benar-benar berpihak pada kesejahteraan warga — bukan sekadar angka, melainkan komitmen bersama untuk membangun kota yang lebih setara dan berdaya.***
