Ada 1,6 Miliar Kasus Peretasan di Indonesia, Mulai dari BPJS sampai Polri Pernah jadi Korban

Ilustrasi. | AI Generate/Samudra Fakta
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat setidaknya ada 1,6 miliar kasus jebakan siber atau peretasan terjadi di Indonesia. Mulai dari perusahaan swasta hingga lembaga pemerintah tidak luput jadi korban. Kerugiannya bermacam, mulai dari berubahnya tampilan website hingga kebocoran data. Lembaga dan perusahaan apa saja yang pernah jadi korban?

__________

1. Peretasan Situs BPJS Kesehatan

Pada bulan Mei 2021, website Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yakni bpjs-kesehatan.go.id, diduga diretas. Hal ini menyebabkan data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum online Raid Forums oleh akun bernama “Kotz”.

Dataset berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, hingga gaji tersebut dijual seharga 0,15 bitcoin, atau setara Rp84,4 juta.

Bacaan Lainnya

Sebagai antisipasi mencegah penyebaran data yang lebih luas, Kominfo mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut dan memblokir Raid Forums.

2. Kebocoran Data Asuransi BRI Life

Kasus hacking di Indonesia dengan insiden kebocoran data juga pernah dialami oleh perusahaan asuransi BRI Life. Pada Juli 2021, sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual secara online seharga USD7.000 atau sekitar Rp101,6 juta.

Kebocoran ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter @UnderTheBreach, yang mengklaim bahwa hacker telah mengambil 250 GB data BRI Life. Termasuk di dalamnya data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan 463.000 dokumen lainnya.

Data-data tersebut berisi informasi foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis. Kebocoran data diduga terjadi karena adanya celah keamanan di dalam sistem elektronik BRI Life, yang disalahgunakan oleh pihak tak bertanggungjawab.

3. Serangan Deface website Sekretariat Kabinet RI

Di waktu yang sama dengan kebocoran BRI LIfr, website milik Sekretariat Kabinet RI, yakni setkab.go.id, juga kena serangan deface.

Defacememungkinkan hacker mengubah tampilan situs target sasarannya. Peretasan ini diduga dilakukan untuk keuntungan ekonomi, yakni menjual script backdoor dari website korbannya kepada pihak yang menginginkannya.

Awalnya, situs setkab.go.id diretas sehingga tak bisa diakses. Tampilan website kemudian berubah menjadi hitam dengan foto demonstran membawa bendera merah putih dan tulisan “Padang Blackhat ll Anon Illusion Team Pwned By Zyy Ft Luthfifake”.

Menurut penyelidikan polisi, peretasan ini terjadi akibat kelemahan sistem keamanan dan kelengahan operator.

4. Serangan DDoS terhadap Situs DPR RI

Website resmi DPR RI, dpr.go.id sempat error dan tidak bisa diakses pada 8 Oktober 2020. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan “An error occurred while processing your request”.

Setelah ditelusuri, serangan tersebut dikategorikan sebagai DDoS, yaitu tindakan membanjiri lalu lintas pada suatu server atau sistem secara terus menerus, sehingga server tidak mampu mengatur traffic dan down.

Ternyata, metode ini dimanfaatkan hacker untuk memasuki website dan melangsungkan deface. Ketika situs bisa kembali diakses, pengunjung akan melihat perubahan pada nama situs DPR.

Aksi itu sempat ramai di Twitter—sekarang X—, karena sejumlah akun diketahui sempat mengunggahnya perubahan itu di media sosial. Sebagai penanganan, DPR berkoordinasi dengan Telkom dan Mabes Polri untuk menghalau peretasan.

5. Kebocoran Data e-HAC Kemenkes

Pada Juli 2021, aplikasi Electronic Health Alert (e-HAC) buatan Kemenkes RI juga ikut menjadi korban kasus serangan siber akibat ulah para hacker. Aplikasi kartu kewaspadaan kesehatan yang menjadi syarat masyarakat bepergian ini mengakibatkan 1,3 juta data masyarakat Indonesia bocor.

Selain bocornya data pengguna e-HAC, kasus ini mengakibatkan data tes Covid-19 penumpang, data rumah sakit, hingga data staf e-HAC juga ikut terungkap. Diduga serangan ini terjadi akibat kurangnya protokol keamanan aplikasi yang memadai dan penggunaan database Elasticsearch yang dianggap kurang aman untuk menyimpan data.

Pos terkait