Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi menyerahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran. Usulan ini akan dibahas dalam rapat paripurna terdekat.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Saan Mustopa resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat dari 120 anggota parlemen. Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diserahkan oleh perwakilan delapan fraksi di Senayan, Jakarta Pusat.
“Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” kata Saan di kompleks parlemen, Rabu, 11 November 2026.
Rincian Dukungan Delapan Fraksi
Saan menjelaskan usulan ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang MD3. Beleid tersebut mengatur ihwal wakil presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat konstitusional sebagai pemimpin negara.
Total 120 legislator telah menyerahkan berkas tanda tangan mereka. “Dari Fraksi PDI Perjuangan 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, dan Fraksi NasDem 19 orang,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKB turut menyumbang 18 nama dan PKS 28 orang. Fraksi PAN mewakilkan satu orang pengusul, serta Fraksi Partai Demokrat memberikan 18 dukungan penuh.
Sejumlah nama menonjol turut tercatat sebagai inisiator utama dalam berkas data tersebut. Mereka di antaranya Adian Napitupulu dari PDIP, Ahmad Doli Kurnia mewakili Golkar, serta Sugeng Suparwoto dari NasDem.
Menuju Rapat Paripurna
Usulan pemakzulan ini segera dibawa ke meja rapat pimpinan parlemen. Setelah itu, pimpinan akan menggelar rapat badan musyawarah guna menentukan jadwal serta agenda pembahasan tingkat selanjutnya.
“Apakah nanti akan kami teruskan ke rapat paripurna, dan tentu rapat paripurna yang terdekat,” kata Saan. Rapat paripurna untuk membacakan usulan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026.
Dukungan politik di Senayan diklaim terus membesar. Anggota Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut total penanda tangan sebenarnya sudah melampaui ambang batas syarat minimal 25 orang dari lebih dari satu fraksi.
Proses Politik Jalan Terus
Ihwal langkah perlawanan hukum Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara, proses tersebut dipastikan tidak mengganggu laju di parlemen. Mardani menegaskan ranah politik dan hukum dapat berjalan secara beriringan.
“Itu haknya Mas Gibran, silakan saja. Mungkin beliau merasa ada banyak hak yang belum didapatkan,” kata Mardani merespons dinamika hukum tersebut.
Sebelumnya, beredar isu larangan bagi anggota dewan untuk meninggalkan Jakarta menjelang penentuan sikap di paripurna. Saan membantah instruksi khusus itu dan menyebutnya murni wewenang penertiban setiap fraksi.
“Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR ada di Jakarta untuk bersidang sesuai dengan komisi masing-masing,” ujar Saan. ***
