Reses DPR berakhir, desakan pemakzulan Gibran menguat, dan kasus penyadapan menyeret eks Kapolri. Bagaimana konstitusi mengisi kursi RI-2?
Kursi wakil presiden kembali menjadi sorotan setelah dua putusan peradilan menyoal ijazah Gibran Rakabuming Raka, sementara kasus penyadapan menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Reses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berakhir pada Minggu (08/11). Parlemen kini menghadapi desakan pemakzulan Gibran yang menguat sejak putusan Mahkamah Agung.
Apa yang Terjadi setelah Putusan MK dan MA?
Pada Selasa (06/10), Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA.
Namun, MK menyatakan permohonan Denny Indrayana dan para pemohon lain tidak dapat diterima. Temuan itu, menurut Mahkamah, tidak dapat dipakai untuk mendiskualifikasi Gibran.
Pada Jumat (30/10), Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum, lewat putusan 742 K/TUN/2026.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki waktu 60 hari kerja untuk mencabut surat itu setelah menerima salinan putusan, tetapi salinan lengkap belum terbit hingga Jumat (06/11).
Hingga kini, Gibran masih menjabat. Pemakzulan wapres harus melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang melibatkan DPR, MK, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Denny mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah partai, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk menjajaki pemakzulan, sebagaimana dilaporkan sejumlah media.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kepada wartawan pada Jumat (06/11) bahwa DPR akan bersikap setelah masa sidang dibuka dan salinan lengkap putusan MA diterima.
Pada Senin (09/11), Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pemakzulan dapat ditempuh bila syarat konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan lain, menurut laporan beberapa media.
Apa Kaitan Kasus Penyadapan dan Bursa Pengganti?
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal pada Selasa (03/11). Dua perwira tinggi lain ditetapkan bersamaan.
Tersangka keempat menyusul dua hari kemudian. Menurut Bareskrim, dugaan penyadapan itu menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, dan pengusaha.
Penyidik menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk, serta menduga ada penghapusan jejak sadapan pada Oktober 2026. Penyidik belum mengungkap isi komunikasi yang disadap.
Prabowo memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (04/11).
Listyo kini ditahan. Sebagaimana disampaikan Kepala Bareskrim kepada wartawan, penyidik mendalami dugaan makar dalam perkara ini.
Pada Minggu (08/11), Prabowo menerima sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, lima hari setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka.
Nama Puan Maharani, Pramono Anung, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Dasco ramai dibicarakan sebagai calon pengganti Gibran.
Dasco menepis namanya dan menyebut wacana bursa wapres sebagai upaya mengaburkan perhatian publik dari kasus penyadapan, menurut laporan beberapa media.
Jika kursi wapres kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto menjelaskan, presiden mengajukan dua nama paling lambat 14 hari sebelum sidang dan dapat memilih figur nonpartai.
Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) King Faisal mengingatkan, penunjukan pengganti tidak boleh mendahului proses pemberhentian.
MPR juga berwenang menolak calon jika syarat konstitusionalnya tidak terpenuhi setelah tim verifikasi memeriksa kelengkapan berkas kedua calon.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai bursa nama masih terlalu dini karena pemakzulan dapat memakan waktu berbulan-bulan.
Prosesnya melewati hak menyatakan pendapat (HMP), panitia khusus, hingga uji materi di MK.
Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, penentu akhirnya adalah negosiasi antarelite, yakni poros Hambalang, Teuku Umar, dan Cikeas.***
