Pemilik Maktour dijadwalkan kembali bersaksi pada 5 Oktober 2026. KPK menganalisis fakta persidangan dan alat bukti untuk mendalami keterlibatannya.
Pemilik PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur, dijadwalkan kembali bersaksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.
Menjelang pemeriksaan lanjutan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih mendalami keterlibatan Fuad. Hingga keterangan terakhir pada Ahad, 4 Oktober 2026, statusnya masih saksi.
“Baik setiap alat bukti yang diperoleh pada tahap penyidikan maupun keterangan para saksi yang dihadirkan di depan majelis hakim, tentu semuanya dianalisis,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, 4 Oktober 2026.
Budi mengatakan fakta persidangan akan digunakan untuk mendukung pembuktian dakwaan. KPK membuka kemungkinan pendalaman terhadap pihak lain berdasarkan kecukupan alat bukti.
Perkara ini menyeret empat terdakwa: mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, dan Asrul Azis Taba dari asosiasi Kesthuri.
Fuad Bantah Uang Sitaan Berasal dari Haji
Dalam persidangan sebelumnya pada Kamis, 1 Oktober 2026, jaksa memperlihatkan foto uang USD500 ribu yang disita saat penggeledahan rumah Fuad. Ia membenarkan uang itu miliknya dan berada di kamar pribadinya.
Fuad menyatakan uang tersebut merupakan simpanan yang dikumpulkan sekitar empat hingga lima tahun sebelumnya. Ia membantah uang itu berasal dari keuntungan penyelenggaraan haji Maktour pada 2024.
“Sama sekali tidak tercampur dengan keuntungan haji PT Maktour 2024,” kata Fuad di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Fuad juga mengaku tidak mengetahui pemberian uang oleh Ismail kepada pihak di Kementerian Agama. Menurut dia, urusan teknis pemberangkatan jemaah telah dipercayakan kepada Ismail sejak 2009.
Namun, Fuad mengatakan Ismail akhirnya mengakui pernah memberikan dana setelah ia meminta penjelasan. Keterangan tersebut disampaikan ketika jaksa menanyakan laporan pemberian uang kepada pihak kementerian.
Dakwaan Menyebut Keuntungan Maktour Rp27,8 Miliar
Dalam dakwaan terhadap Yaqut, jaksa menyebut Maktour memperoleh keuntungan tidak sah sekitar Rp27,8 miliar. Perusahaan itu disebut termasuk dalam 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang diuntungkan.
Dakwaan juga menyebut pengisian 20 ribu kuota tambahan pada 2024 dilakukan melalui satu pintu lewat Fuad. Tambahan tersebut dibagi menjadi 10 ribu kuota reguler dan 10 ribu kuota khusus.
Pembagian itu berbeda dari komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. KPK menyebut perubahan tersebut menggeser 8.400 kuota yang semestinya menjadi bagian jemaah reguler ke jalur khusus.
Budi mengatakan keterangan tambahan dapat diminta apabila diperlukan untuk memperjelas konstruksi perkara dan peran pihak-pihak yang muncul dalam persidangan.
“Termasuk jika dipandang perlu oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi lainnya, guna memperjelas konstruksi perkaranya, ataupun peran dari para pihak,” kata Budi.***





