Delegasi Indonesia dan puluhan negara memboikot pidato Benjamin Netanyahu di Sidang PBB. MUI menilai langkah ini sebagai wujud nyata konsistensi RI menolak penjajahan.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh mengapresiasi aksi keluar ruangan delegasi Republik Indonesia. Aksi itu terjadi saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York.
Langkah diplomatik ini dinilai menegaskan konsistensi Indonesia dalam menolak penjajahan kolonial. Asrorun menyebut tindakan tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Langkah walk out tersebut wujud komitmen dan konsistensi Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina,” kata Asrorun di Jakarta, Jumat, 25 September 2026. Ia mendorong penegakan hukum global atas kejahatan kemanusiaan Israel.
Aksi Boikot di PBB
Sebelumnya, puluhan delegasi negara serentak meninggalkan ruang sidang utama saat Netanyahu melangkah ke podium. Aksi angkat kaki massal ini meninggalkan deretan kursi kosong di hadapan pemimpin Israel tersebut.
Aksi tersebut menegaskan terisolasinya posisi diplomatik Israel akibat agresi militer di Jalur Gaza. Di luar gedung, ratusan demonstran juga mengepung markas PBB untuk menolak kedatangan Netanyahu di Amerika Serikat.
Di hadapan sisa hadirin, Netanyahu membela agresi militer pasukannya dan menyebut para diplomat yang keluar sebagai pengecut moral. “Israel tidak melakukan genosida. Israel mencegah genosida,” ujar Netanyahu.
Pesan Bahaya dari Palestina
Ihwal krisis ini, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan pidato peringatan melalui rekaman video. Pemerintah Amerika Serikat kembali menolak memberikan visa bagi delegasi Palestina untuk tahun kedua berturut-turut.
Abbas memperingatkan bahwa masa depan bangsa Palestina kini berada di titik nadir. Ia menyebut ancaman ini dipicu oleh pembunuhan massal, kelaparan sistematis, dan perluasan permukiman ilegal yang tak terkendali.
“Bahayanya tidak lagi terbatas pada melemahkan solusi dua negara, tetapi mengancam keberadaan rakyat Palestina itu sendiri,” kata Abbas menegaskan penolakannya terhadap proyek kolonialisme.
Kerja Sama Kemanusiaan Berkelanjutan
Selain itu, memburuknya krisis kemanusiaan mendorong penguatan kerja sama bilateral RI dan Palestina. Ketua Komite Bantuan Kepresidenan Negara Palestina Mahmoud Sidqi Al-Habbash meneken nota kesepahaman dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Kesepakatan yang ditandatangani pada Jumat, 25 September 2026, itu bertujuan memastikan bantuan masyarakat Indonesia tersalurkan cepat. Mahmoud menyebut lebih dari dua juta jiwa di Gaza kini hidup tanpa akses kebutuhan pokok.
Kondisi memprihatinkan serupa juga melanda kawasan Tepi Barat akibat maraknya perusakan dan pembatasan akses ibadah. Bantuan pasokan makanan, pengobatan, hingga hunian darurat sangat mendesak diperlukan.
Bantuan berkelanjutan amat menentukan nasib warga yang terdampak agresi militer. “Rakyat Palestina saat ini sedang menghadapi perang genosida dan mengalami kondisi kemanusiaan yang sangat berat,” kata Mahmoud.***
