Presiden menyebut kelapa sawit menghasilkan 57 produk turunan, dari sabun hingga bahan bakar. Kebutuhan minyak sawit mentah, biaya insentif, dan dampak terhadap lahan belum diperinci.
Presiden Prabowo Subianto kembali menempatkan kelapa sawit sebagai tumpuan kemandirian energi. Komoditas itu disebut dapat diolah menjadi 57 produk turunan, dari obat-obatan dan sabun hingga solar serta bensin.
Prabowo menyampaikan hal itu dalam resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu, 19 September 2026.
“Kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop,” kata Prabowo.
Ia mengatakan pengolahan sawit menjadi bahan bakar dapat mengurangi ketergantungan kepada negara lain. Prabowo juga menyatakan Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak penerapan biodiesel B50 pada 1 Juli 2026.
Dalam pidato itu, ia tidak merinci berapa dari 57 produk yang telah diproduksi secara komersial, serta nilai investasi dan kapasitas pabrik masing-masing.
B50 Butuh 17,6 Juta Kiloliter
Perhitungan lebih konkret tersedia untuk biodiesel B50, yakni pencampuran 50 persen biodiesel berbasis sawit dengan 50 persen solar fosil. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya memperkirakan kebutuhan biodiesel naik menjadi sekitar 17,6 juta kiloliter dari alokasi awal 2026 sebesar 15,65 juta kiloliter.
Pemerintah memperkirakan B50 dapat menghemat biaya impor hingga Rp157,28 triliun pada 2026. Program itu masih memerlukan insentif sekitar Rp32 triliun untuk menutup selisih harga biodiesel dan solar fosil.
Bensin sawit berbeda dari biodiesel. Biodiesel yang dipakai luas umumnya berupa ester metil asam lemak yang dicampur ke solar. Bensin sawit dihasilkan melalui perengkahan berkatalis dan pernah dikembangkan Kementerian ESDM bersama Institut Teknologi Bandung pada fasilitas percontohan. Biaya per liter, kapasitas pabrik, dan jadwal komersialisasi belum dibuka.
Peningkatan pemakaian sawit untuk energi menambah persaingan bahan baku dengan pangan, oleokimia, kosmetik, dan ekspor. Pemerintah belum menjelaskan berapa tambahan pasokan yang akan diperoleh dari peningkatan produktivitas kebun dan berapa yang mungkin memerlukan perluasan perkebunan.
Pada 16 September 2026, Prabowo meminta sanksi pembakaran lahan diperberat. Data pemerintah mencatat sedikitnya 202 ribu hektare terbakar sepanjang Januari–Juli 2026.***
