Pengamat ekonomi menilai pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dipicu oleh gaya komunikasi spontan dan deretan kebijakan kontroversial, termasuk soal utang Kereta Cepat Whoosh.
Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Defiyan Cori menilai pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dipicu oleh gaya komunikasinya. Purbaya dianggap sering melempar pernyataan spontan tanpa kajian.
Defiyan menyoroti manuver Purbaya mengenai rencana pengambilalihan utang Kereta Cepat Whoosh ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Sejak awal Purbaya sudah menyampaikan bahwa dia tidak akan menggunakan APBN,” kata Defiyan pada Senin (14/9/2026).
Menurut Defiyan, penyelesaian kewajiban tersebut seharusnya mempertahankan skema business-to-business (B2B). Ia menyarankan pelibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai alternatif penyelesaian masalah utang.
Ihwal kebijakan ini, Defiyan mengkhawatirkan dampaknya terhadap program prioritas. “Jangan sampai pengelolaan keuangan negara diarahkan hanya untuk menutupi beban masalah masa lalu,” ujarnya.
Kendala Koordinasi Internal
Selain itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira memandang ada persoalan tata kelola di Kemenkeu. Ia menyebut terjadi kendala koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Pajak.
Bhima mencontohkan kebijakan penahanan restitusi pajak yang memicu keluhan dari kalangan pengusaha. Awalnya, penahanan restitusi itu diklaim hanya menargetkan sektor sumber daya alam, namun ternyata berlaku merata.
Ketegangan lainnya berkaitan dengan polemik setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Danantara senilai Rp 120 triliun. “Gaya komunikasinya makin lama makin buruk dan overconfidence,” tutur Bhima.
Langkah Penyegaran Kabinet
Sebelumnya, sejumlah langkah Purbaya selama setahun menjabat memicu kontroversi. Beberapa di antaranya adalah pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah sebesar 69,5 persen serta ancaman membekukan Ditjen Bea Cukai.
Kini, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Suahasil Nazara sebagai pengganti. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menganggap perombakan ini sebagai bentuk dinamika bernegara.
Rekam jejak Suahasil sebagai pejabat internal membuatnya dianggap mumpuni mengawal arah kebijakan fiskal. “Pengalaman beliau di internal pemerintahan jauh punya daya dorong untuk bisa melakukan perubahan,” kata Tauhid.***
