PWNU Jateng Membantah Pernyataan Sekjen PKB yang Menyebut NU Sebagai Organisasi Kerumunan

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hasanuddin Wahid. (Dok.PKB)

Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid menyebut NU sebatas kerumunan tanpa rantai komando. PWNU Jawa Tengah menilai pandangan tersebut memakai nalar kekuasaan yang mengabaikan tradisi jam’iyah.

​Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Hasanuddin Wahid menyebut Nahdlatul Ulama (NU) masih menjadi organisasi kerumunan. Pernyataan ini memantik tanggapan pengurus daerah yang menilai nalar tersebut keliru.

​Pernyataan Hasanuddin beredar melalui sebuah tayangan video di media sosial Facebook pada Selasa, 11 Agustus 2026. Ia menyoroti pola koordinasi organisasi yang dianggap belum terorkestrasi dari tingkat pusat hingga struktur bawah.

​”Selama ini kita masih memelihara NU ini menjadi organisasi kerumunan, bukan barisan,” kata Hasanuddin dalam video tersebut.

Bacaan Lainnya

​Selain itu, ia membandingkan tata kelola NU dengan institusi kepolisian yang memiliki rantai komunikasi vertikal melalui telegram atau grup aplikasi pesan singkat. Menurutnya, keputusan pengurus pusat kerap tidak dijalankan pengurus cabang.

​”Kan ketika PBNU bilang A mestinya di cabang kan A. Enggak, mereka nanya ke polisi, nanya ke bandar,” ujarnya.

​Sebelumnya, pernyataan senada juga mendapat tanggapan dari warga Nahdliyin bernama Fathurrahman Jr. Melalui kolom komentar, ia menyebut tradisi berkumpul di NU berfungsi sebagai ruang pertemuan sosial di tengah derasnya era digital.

​”Yang menjadi soal itu ketika berkerumun lalu topik pembahasannya hanya soal gibah politik, bagi-bagi kekuasaan tanpa melihat apakah ini bermanfaat untuk umat,” tulis Fathurrahman.

Bantahan Nalar Kekuasaan

​Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Tengah KH Hudalah Ridwan Naim menilai pandangan Hasanuddin sangat keliru. Ia menegaskan NU merupakan jam’iyah keagamaan yang memiliki tradisi berbeda dengan institusi negara.

​Ihwal perbandingan pola komando dengan institusi kepolisian, ia menganggap nalar yang dipakai politikus PKB itu tidak pas diterapkan untuk organisasi ulama.

​”Kalau Anda memandang NU dengan nalar kekuasaan, Anda tersesat di jalan yang terang,” kata Hudalah di Semarang.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan