Tahun 1971, tidak ada yang bisa membantah proyeksi ekonomi yang digelembungkan John Perkins untuk Pulau Jawa. Tahun 2026, siapa pun bisa mengeceknya sendiri lewat data BI. Inilah yang berubah — dan kenapa itu penting.
Tahun 1971, John Perkins mendarat di Jakarta sebagai bagian tim MAIN yang ditugasi membuat rencana induk kelistrikan Pulau Jawa.
Dalam bukunya, Confessions of an Economic Hit Man, ia mengaku proyeksi ekonomi yang ia susun sengaja dibuat terlalu optimistis — supaya pinjaman raksasa dari lembaga pembangunan internasional terlihat masuk akal.
Tidak ada yang membantahnya secara terbuka waktu itu. Pers dikontrol ketat, ekonom independen nyaris tidak ada ruang, dan publik tidak tahu detail kontrak yang menentukan nasib mereka sendiri.
Itulah yang membuat modus economic hit man bisa berjalan mulus selama bertahun-tahun: bukan cuma karena niat jahat, tapi karena tidak ada yang punya alat untuk mengeceknya.
Pertanyaannya untuk hari ini bukan “apakah masih ada pihak yang berniat serupa”, tapi “apakah Indonesia sekarang punya alat yang dulu tidak dimiliki untuk mencegahnya berhasil”. Jawabannya, sejauh ini, cukup melegakan.
Alat Pertama: Data yang Terbuka untuk Publik
Bandingkan dengan sekarang. Setiap bulan, Bank Indonesia merilis Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) secara terbuka — lengkap dengan rincian sektor, jangka waktu, dan mata uang utang.
Per April 2026, publik bisa langsung mengecek: utang luar negeri Indonesia tercatat USD439,8 miliar, dengan rasio terhadap PDB 29,6 persen — jauh di bawah ambang batas aman internasional 60 persen.
Di era Perkins, angka semacam ini adalah rahasia yang hanya diketahui segelintir orang dalam proyek. Sekarang, siapa pun bisa mengunduhnya dari situs resmi bank sentral, bulan demi bulan.
Alat Kedua: Kritik Terbuka Terhadap Proyek Bermasalah
Kasus Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) adalah contoh baik. Proyek ini awalnya dijanjikan sepenuhnya business-to-business, tanpa jaminan APBN.
Ketika biayanya membengkak dari sekitar USD4,5 miliar ke USD7,27 miliar, dan pemerintah akhirnya mengizinkan APBN dipakai sebagai jaminan, kritik datang secara terbuka — dari partai politik di DPR, dari ekonom independen, diberitakan media nasional.
Di tahun 1970-an, kritik seperti ini nyaris mustahil disuarakan secara terbuka terhadap proyek yang didukung penuh oleh rezim saat itu.
Perbedaan inilah yang membuat pola lama sulit terulang identik: begitu ada penyimpangan, ia langsung jadi bahan perdebatan publik, bukan rahasia yang terkubur.
