Presiden Prabowo Subianto segera merombak total program Koperasi Desa Merah Putih setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan indikasi penyimpangan dari rencana awal. Target pembangunan tahun ini langsung dipangkas dari 80 ribu menjadi 40 ribu titik.
Pemerintah pusat akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap program Koperasi Desa Merah Putih. Langkah tegas ini diambil setelah muncul indikasi manuver sepihak yang menyimpang dari cetak biru anggaran negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sinyal kuat perubahan haluan ini dalam saluran YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Kamis (2/7/2026). Menurutnya, Presiden tidak akan tinggal diam melihat program strategis ini berjalan tanpa kendali.
“Terus yang koperasi (merah putih) mungkin juga sebentar lagi akan diobrak abrik oleh Bapak Presiden,” ujar Purbaya.
Anggaran Rp240 Triliun di Ujung Tanduk
Pemerintah mengalokasikan dana sangat besar untuk program ini: Rp40 triliun per tahun dari total Rp60 triliun dana desa, atau Rp240 triliun selama enam tahun untuk membangun 80 ribu koperasi. Tujuannya pemerataan ekonomi di desa.
Namun Purbaya menyayangkan adanya pihak yang “over kreatif” menambah agenda baru tanpa sepengetahuan Presiden. “Ada beberapa orang yang over kreatif. Bikin ini, bikin itu… Itu akan dikendalikan,” tegasnya.
Target Dipangkas, Strategi Diubah
Akibat evaluasi total, pemerintah memangkas target operasional tahun ini menjadi hanya 40 ribu titik. Langkah ini menjadi jeda untuk menyisir kembali kelayakan agar tidak berubah menjadi pemborosan anggaran.
Sementara itu, program ini juga menuai kritik soal lokasi gedung koperasi yang dianggap terisolasi dan tidak strategis. Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespons bahwa jumlah kasus bermasalah sangat kecil, kurang dari 10 lokasi dari yang sering dibahas di media sosial.
Ferry menjamin pemilihan lokasi dilakukan melalui musyawarah warga dan kepala desa secara demokratis.
Pemerintah menegaskan komitmen menjaga akuntabilitas dana desa. Perombakan ini menjadi sinyal jelas bahwa efisiensi dan pengawasan ketat akan menjadi prioritas ke depan.***
