Pemkot Surabaya memperketat pengawasan domisili warga jelang penerimaan siswa baru 2026/2027 guna mencegah manipulasi alamat rumah melalui aplikasi digital.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi memperketat pengawasan data kependudukan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Pengawasan ini dilakukan melalui sistem integrasi berbasis aplikasi Cek In Warga.
Langkah digitalisasi ini bertujuan memastikan seluruh proses penerimaan siswa berjalan lebih objektif dan transparan. Pemerintah ingin menutup celah kecurangan berupa manipulasi perpindahan alamat demi mengincar sekolah tertentu.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menyatakan bahwa sistem SPMB kini terhubung langsung dengan pusat data kependudukan milik pemerintah daerah setempat.
“Sinergi data kependudukan ini untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan objektif, transparan, dan sesuai domisili sebenarnya,” kata Kepala Disdukcapil Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad, Senin (8/6/2026).
Lacak Domisili Fiktif
Sistem verifikasi ini bertugas mencocokkan kesesuaian antara dokumen administratif dan tempat tinggal riil calon siswa. Apabila terdeteksi ada perpindahan Kartu Keluarga (KK) hanya demi sekolah tanpa perpindahan fisik, petugas akan bertindak tegas.
“Permohonan maupun proses administrasinya dapat tidak dilayani sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Kepala Disdukcapil Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad, Senin (8/6/2026).
Selain itu, Disdukcapil mengingatkan publik agar tidak menjadikan tanggal cetak KK sebagai patokan utama lama menetap. Tanggal tersebut sekadar menunjukkan waktu dokumen dicetak secara administratif, bukan mencerminkan tanggal kedatangan awal.
Bagi masyarakat yang membutuhkan bukti riwayat domisili resmi untuk keperluan kelengkapan SPMB, Disdukcapil Surabaya telah menyiapkan layanan khusus. Warga dapat mengajukan permohonan surat keterangan riwayat tempat tinggal secara langsung.***
