Rp5,7 Miliar Dana MBG untuk Zoom? Ini yang Perlu Kamu Tahu

Kepala BGN Dadan Hindayana mengklarifikasi soal anggaran Zoom Meeting BGN. - ILUSTRASI AI GENERATE
Dana MBG Rp5,7 miliar mengalir ke langganan Zoom — bukan ke piring makan. Wajar atau boros? Cek faktanya dulu sebelum ikut-ikutan berpendapat.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan Rp5,7 miliar untuk menyewa lisensi konferensi video Zoom Meeting selama April hingga Desember 2026 — setara Rp633 juta per bulan.

Angka itu ramai dipersoalkan publik setelah muncul di Inaproc, portal pengadaan nasional milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan keterangan “Sewa Lisensi Aplikasi Zoom Meeting/Conference Webinar.”

Bukan Akun Biasa, Kata BGN

Kepala BGN Dadan Hindayana langsung angkat bicara. Ia menegaskan ini bukan langganan Zoom reguler, melainkan sistem kelas enterprise terpusat yang dikelola Pusat Data dan Informasi BGN — mampu menampung 5.000 pengguna aktif dan hingga 50.000 peserta dalam satu sesi.

“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujar Dadan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Seluruh jajaran BGN menggunakan layanan ini — dari pimpinan eselon I, pejabat administrator, hingga kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerah.

Tangkapan layar tarif paket zoom meeting.
Tapi, Harga Resminya Berapa?

Di sinilah masalahnya. Harga publik Zoom jauh di bawah angka itu: paket Pro Rp226 ribu per bulan untuk 100 peserta, paket Bisnis Rp249 ribu untuk 300 peserta.

Jika anggaran BGN dibagi rata ke 514 kabupaten/kota, biaya per akun mencapai Rp1,23 juta per bulan — lima kali lipat harga paket Bisnis Zoom.

BGN berdalih kapasitas 50.000 peserta masuk kategori Enterprise, yang tarifnya memang tidak dipasang secara terbuka di laman resmi Zoom. Tapi justru di situlah soalnya: tanpa transparansi rincian kontrak, publik tidak bisa memverifikasi apakah harga yang dibayar sepadan.

Di tengah tuntutan efisiensi belanja negara, pertanyaannya sederhana — berapa sesungguhnya harga yang disepakati, dan mengapa rinciannya belum dibuka?***

Pos terkait