Pertamax Turbo kini Rp19.400 per liter, Dexlite dan Pertamina Dex melonjak di atas Rp23.000. Padahal, pemerintah menjamin tidak ada kenaikan BBM per 1 April 2026.
PT Pertamina resmi menaikkan harga tiga jenis BBM nonsubsidi mulai Sabtu, 18 April 2026.
Kenaikan berlaku untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex—dengan lonjakan antara 48 hingga 67 persen dibandingkan harga awal April 2026.
Berapa Harga Barunya?
Di wilayah DKI Jakarta, Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite melonjak dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter.
Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. BBM subsidi tidak ikut naik. Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter.
18 Hari yang Membalik Janji
Polemik muncul karena kenaikan dinilai tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan memadai.
Hanya 18 hari sebelumnya, pada 31 Maret 2026, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan: tidak ada penyesuaian harga BBM—subsidi maupun nonsubsidi.
“Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi,” ujar Prasetyo kala itu.
Masyarakat pun diimbau tidak panik karena pasokan BBM dijamin aman.
Namun 18 hari kemudian, kenaikan terjadi—dengan besaran yang jauh melampaui perkiraan manapun yang sempat beredar.
Naik Saat Harga Minyak Dunia Justru Turun
Ironi lain mempertebal polemik ini.
Kenaikan harga BBM diberlakukan tepat sehari setelah Iran membuka kembali Selat Hormuz pada Jumat (17/4/2026).
Pembukaan jalur distribusi energi itu justru menekan harga minyak mentah dunia. Minyak mentah WTI turun 10,29 persen ke USD 84,95 per barel.
Namun kebijakan kenaikan tetap diberlakukan pada keesokan harinya.
Alasan Resmi Pemerintah dan Pertamina
Pemerintah berdalih kenaikan adalah respons atas tekanan harga energi global dalam beberapa pekan sebelumnya—sebelum Selat Hormuz kembali dibuka.
Jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi adalah bagian dari mekanisme pasar yang mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.
Ia menambahkan, sejumlah negara tetangga telah lebih dulu menaikkan harga BBM dengan persentase lebih tinggi.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert Dumatubun menyebut kebijakan ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 dan sudah dikoordinasikan kepada pemangku kepentingan.
VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menjelaskan Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 tidak ikut dinaikkan demi menjaga daya beli masyarakat.
DPR: Mendadak, Komunikasi Harus Diperbaiki
Di DPR, anggota Komisi VI Rivqy Abdul Halim mengakui keputusan ini terasa mendadak bagi masyarakat.
“Momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Rivqy meminta pemerintah terbuka soal kondisi riil sektor BBM nasional—mulai dari ketersediaan, beban subsidi, hingga tantangan distribusi.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok,” tegasnya.
Ancaman “Turun Kelas Energi”
Anggota Komisi VI Firnando Ganinduto memperingatkan potensi fenomena turun kelas energi.
Istilah itu merujuk pada peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi oleh kalangan menengah yang terbebani lonjakan harga.
“Kondisi ini dapat memicu fenomena ‘turun kelas energi’, yaitu peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi,” kata Firnando di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Ia mendesak pengawasan distribusi subsidi diperketat agar BBM bersubsidi tidak dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.
Pakar: Kenaikan Ini Justru Koreksi yang Tepat
Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi justru menilai kebijakan ini tepat sasaran.
Menurutnya, tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi sebelumnya adalah keputusan keliru karena melanggar mekanisme pasar.
“Pengaruhnya terhadap masyarakat menurut saya tidak signifikan, karena konsumen BBM nonsubsidi jumlahnya tidak sebesar pengguna Pertalite dan solar,” kata Fahmy.
Pengamat ekonomi Universitas Negeri Manado Robert Winerungan menambahkan, BBM nonsubsidi dikonsumsi kalangan atas yang kontribusinya terhadap inflasi relatif kecil.
Namun ia mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi peralihan konsumsi ke BBM subsidi dengan kebijakan yang lebih tegas.***
