SMRC bantah Saiful Mujani serukan makar terhadap Presiden Prabowo. Merespons polemik ini, BRIN ingatkan ketatnya syarat pemakzulan.
Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) akhirnya angkat bicara merespons tudingan makar yang menyasar sang pendiri, Saiful Mujani.
Tudingan serius ini mencuat setelah potongan video ceramah Saiful yang menyinggung upaya menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto viral dan memantik kegaduhan di media sosial.
Peneliti dan Manajer SMRC, Saidiman Ahmad, langsung pasang badan membela atasannya. Ia menegaskan bahwa video yang beredar hanyalah potongan singkat yang sengaja oknum tidak bertanggung jawab sebarkan untuk menggiring opini publik.
Bantah Keras Narasi Makar
Saidiman meminta masyarakat untuk melihat konteks pernyataan Saiful secara utuh agar tidak terjebak pada narasi yang menyesatkan.
“Sebaiknya tonton keseluruhan ceramah Prof. Saiful Mujani. Itu sebenarnya sekadar pidato politik biasa dari seorang akademisi yang sedang mengkritisi jalannya pemerintahan,” tegas Saidiman.
Ia menepis keras anggapan bahwa Saiful mengajak masyarakat melakukan makar. Menurut Saidiman, mengkritik penguasa merupakan hal yang lumrah dan sah dalam iklim negara demokrasi.
“Tidak ada ajakan makar. Dalam tingkat tertentu, menjatuhkan pemerintah yang terbukti melanggar konstitusi juga bisa masyarakat lakukan dalam sistem demokratis,” tambahnya.
Akar Kegaduhan: Ceramah yang Dinilai Offside
Polemik ini bermula ketika akun media sosial @leveenia mengunggah rekaman ceramah Saiful. Banyak pihak menilai pernyataan akademisi bergelar profesor tersebut sudah melampaui batas dan cenderung provokatif.
Dalam rekaman visual itu, Saiful secara blak-blakan menyebut prosedur pemakzulan (impeachment) formal tidak akan mempan terhadap Prabowo. Ia justru menawarkan alternatif pergerakan.
“Alternatif saya bukan pada prosedur formal impeachment, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini: bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Hanya itu,” ucap Saiful.
Ia bahkan menyebut langkah menjatuhkan presiden sebagai cara untuk menyelamatkan bangsa karena sekadar memberi nasihat kepada Prabowo dinilai sudah tidak memungkinkan.
View this post on Instagram
BRIN Ingatkan Aturan Main Konstitusi
Merespons wacana liar yang telanjur memanas ini, Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, memberikan pandangannya. Ia mengingatkan publik dan para elite politik bahwa UUD 1945 memiliki aturan main yang sangat ketat mengenai pemberhentian seorang presiden.
Lili menjelaskan bahwa proses pemakzulan menuntut pembuktian pelanggaran hukum yang berat dan wajib melewati prosedur panjang antarlembaga negara.
“Pemakzulan tidak bisa langsung masyarakat lakukan. Prosesnya harus melalui lembaga seperti DPR, MK, dan MPR. Secara substantif dan prosedural, langkah ini sangat tidak mudah. Apalagi, Presiden Prabowo mendapat dukungan dari mayoritas partai di DPR,” jelas Lili, Sabtu (4/4/2026).
Jaga Stabilitas Sistem Presidensial
Lebih lanjut, Lili mengakui bahwa wacana menjatuhkan pemerintahan selalu mewarnai dinamika politik nasional sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia menilai manuver semacam itu sangat tidak elok bagi kedewasaan demokrasi Indonesia.
”Dalam sistem presidensial kita, masa jabatan pemerintah sudah fixed lima tahun dan harus terus berjalan. Usaha menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan bukanlah hal yang baik,” urainya memberi penekanan.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kehati-hatian dalam merajut narasi politik di ruang publik, terutama bagi tokoh intelektual. Konstitusi memang menjamin kebebasan berpendapat dan kritik yang tajam. Namun, menyuarakan pergerakan di luar jalur konstitusi berisiko memantik instabilitas politik yang berujung pada kerugian bangsa. Kedewasaan berdemokrasi menuntut kritik yang keras namun tetap bertumpu pada koridor hukum yang berlaku.***
