Awal Ramadan 2026 di Indonesia berpotensi jatuh pada 18 atau 19 Februari akibat perbedaan kriteria.
Umat Islam di Indonesia diminta bersiap menghadapi potensi perbedaan awal Ramadan 1447 Hijriah pada Februari 2026. Perbedaan itu diperkirakan terjadi antara Rabu, 18 Februari, atau Kamis, 19 Februari 2026.
Pakar Astronomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Thomas Djamaluddin, menegaskan perbedaan tersebut bukan disebabkan kesalahan data astronomi.
Menurut Thomas, seluruh ahli falak di Indonesia menggunakan data posisi Bulan yang sama. Perbedaan muncul karena kriteria atau paradigma dalam menentukan awal bulan Hijriah tidak seragam.
“Perbedaan kali ini bukan karena data astronominya berbeda, melainkan karena perbedaan paradigma dalam menentukan posisi Bulan,” ujar Thomas dalam keterangannya, Sabtu, 7 Februari 2026.
Benturan Dua Paradigma
Thomas menjelaskan, terdapat dua pendekatan utama yang selama ini memicu perbedaan penetapan awal bulan di Indonesia.
Pendekatan pertama adalah hilal lokal. Dalam pendekatan ini, awal bulan baru ditetapkan jika hilal terlihat di wilayah Indonesia. Pada 17 Februari 2026, posisi Bulan di Indonesia masih berada di bawah ufuk.
Dengan kondisi tersebut, kriteria lokal menyatakan Ramadan belum dimulai.
Pendekatan kedua adalah hilal global. Kriteria ini menganggap awal bulan sah jika hilal sudah terlihat di belahan dunia mana pun.
Secara astronomis, pada 17 Februari 2026 hilal diperkirakan sudah memenuhi syarat visibilitas di wilayah Alaska. Pendekatan inilah yang membuka peluang awal Ramadan jatuh lebih awal.
Dampak pada Penentuan Tanggal
Perbedaan “kacamata” ini membuat sebagian kelompok memulai Ramadan lebih cepat, sementara pihak lain menunggu hilal terlihat di Indonesia.
Pemerintah Indonesia sendiri berpegang pada kriteria lokal melalui standar MABIMS.
Thomas berharap masyarakat memahami konteks ilmiah di balik perbedaan tersebut dan tidak memaknainya sebagai konflik keagamaan.
“Ini hasil ijtihad ilmiah. Bukan soal benar atau salah,” ujarnya.
Dorongan Unifikasi Kalender
Thomas menilai, persoalan ini menunjukkan pentingnya upaya penyatuan kalender Hijriah. Menurut dia, unifikasi kalender bukan semata isu teknis astronomi, melainkan bagian dari menjaga harmoni umat.
“Kita terus mengupayakan unifikasi kalender Islam, baik nasional maupun global. Dengan kriteria yang sama, kebingungan di masyarakat bisa dihindari,” kata Thomas.
Ia optimistis edukasi sains astronomi yang konsisten akan memperkuat pemahaman publik dalam jangka panjang.
Pemerintah Menunggu Sidang Isbat
Kementerian Agama RI dijadwalkan menggelar Sidang Isbat penetapan awal Ramadan pada 17 Februari 2026.
Indonesia menggunakan kriteria MABIMS dengan syarat tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Berdasarkan data BMKG, posisi hilal pada tanggal tersebut masih berada di bawah ufuk. Kondisi ini mengarah pada penetapan 1 Ramadan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Sikap Muhammadiyah dan NU
Di sisi lain, Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal.
Sementara itu, Nahdlatul Ulama masih menunggu hasil rukyatul hilal di lapangan. Namun, Almanak NU memperkirakan awal puasa jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Imbauan Jaga Ukhuwah
Pemerintah dan tokoh agama mengimbau masyarakat untuk saling menghormati perbedaan penetapan awal Ramadan. Perbedaan tersebut lahir dari metode dan dasar keilmuan yang sama-sama sahih.
Potensi perbedaan awal Ramadan 1447 H kembali menjadi pengingat keragaman tradisi penanggalan Islam di Indonesia. Masyarakat diharapkan menunggu pengumuman resmi Sidang Isbat Kemenag RI.***





