Ideologi asing masuk ke sekolah lewat cara berpikir dan standar pengetahuan, tanpa disadari publik.
Ideologi asing tidak selalu hadir dalam bentuk ajaran politik terbuka. Dalam dunia pendidikan, ia bekerja lebih halus, melalui kurikulum, bahasa pengetahuan, dan definisi tentang apa yang dianggap rasional, modern, dan bernilai.
Berbagai kajian pendidikan kritis menyebut sekolah sebagai medium paling efektif bagi kerja ideologi. Prosesnya berlangsung sejak usia dini, berulang setiap hari, dan diterima sebagai rutinitas normal.
Tanpa paksaan.
Dalam perspektif teori hegemoni, dominasi paling kuat justru terjadi ketika nilai luar diterima sebagai akal sehat bersama. Pemikir Italia Antonio Gramsci menjelaskan bahwa ideologi bekerja efektif saat masyarakat menyerapnya secara sukarela.
Konsep ini menemukan bentuk konkret di institusi pendidikan modern. Filsuf Prancis Louis Althussermenyebut sekolah sebagai aparatus ideologis negara yang membentuk kesadaran warga sejak dini, jauh sebelum individu memasuki ruang politik.
Warisan Penjajahan dalam Pendidikan
Di Indonesia, jejak ideologi asing dalam pendidikan tidak terlepas dari sejarah penjajahan. Pada masa Hindia Belanda, sekolah dirancang untuk mencetak tenaga terdidik yang patuh, bukan warga dengan kesadaran merdeka.
Penasihat pemerintah kolonial, Snouck Hurgronje, merekomendasikan pembatasan Islam pada wilayah ritual dan penghilangan nilai budaya lokal dari pendidikan formal. Ilmu Barat ditempatkan sebagai satu-satunya standar rasional.
Struktur ini membentuk pemisahan antara ilmu, etika, dan spiritualitas Nusantara. Pola tersebut tidak sepenuhnya hilang setelah Indonesia merdeka.
Ia bertahan dalam bentuk baru.
Universalisme yang Menyingkirkan Lokal
Dalam konteks global kontemporer, ideologi asing jarang tampil sebagai paksaan langsung. Ia hadir sebagai universalisme—pengetahuan yang dianggap bebas nilai, ahistoris, dan berlaku di semua tempat.
Akademisi pendidikan kritis Henry A. Giroux menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah netral. Ketika satu kerangka berpikir diposisikan sebagai universal, pengetahuan lokal otomatis terpinggirkan.
Sekolah pun kehilangan fungsi penyaring nilai.
Dalam situasi ini, pendidikan tidak lagi berdiri di atas pengalaman historis bangsa sendiri, melainkan mereproduksi nilai yang berasal dari luar.
Manusia sebagai Sumber Daya
Ideologi asing juga tercermin dalam orientasi pendidikan yang menempatkan manusia semata sebagai sumber daya ekonomi. Kurikulum diarahkan pada daya saing global, kesiapan industri, dan produktivitas tenaga kerja.
Pemikir Brasil Paulo Freire mengkritik model pendidikan semacam ini. Ia menyebutnya sebagai pendidikan yang menghilangkan kesadaran kritis dan hanya melatih kepatuhan struktural.
Nilai gotong royong, keseimbangan hidup, dan etika sosial Nusantara sulit bertahan dalam logika manusia sebagai komoditas.
Bahasa Sejarah yang Melembutkan Kekuasaan
Kerja ideologi asing juga tampak dalam mata pelajaran sejarah. Penjajahan kerap disajikan dengan istilah teknokratis yang menutupi kekerasan struktural dan penderitaan rakyat.
Filsuf Prancis Michel Foucault menegaskan bahwa bahasa adalah instrumen kekuasaan. Apa yang dilembutkan melalui istilah, akan kehilangan daya kritisnya.
Pengalaman rakyat dan nilai lokal pun tersingkir dari narasi utama.
Pendidikan di Persimpangan Jalan
Dampak dari dominasi ideologi asing ini bukan sekadar hilangnya pengetahuan lokal, tetapi melemahnya kedaulatan berpikir. Nilai luar diterima sebagai ukuran kemajuan, sementara nilai bangsa sendiri diposisikan sebagai tradisi usang.
Para akademisi menegaskan, kritik terhadap ideologi asing bukan penolakan terhadap dunia global. Yang dipersoalkan adalah ketimpangan kuasa dalam menentukan nilai apa yang diajarkan dan dianggap sah.
Pendidikan Indonesia kini berada di persimpangan: membiarkan kurikulum terus membentuk nalar tanpa kritik, atau memulihkan pendidikan sebagai ruang pemerdekaan berpikir.***
— diolah dari berbagai sumber —
2 Komentar
Komentar ditutup.