Pemkot Surabaya mengoperasikan BRIDA sebagai lembaga riset mandiri untuk menguatkan kebijakan berbasis data.
Pemerintah Kota Surabaya resmi mengoperasikan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai perangkat daerah mandiri mulai Januari 2026. Lembaga ini berdiri terpisah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), setelah fungsi penelitian dan pengembangan sepenuhnya dialihkan dan diperluas ke BRIDA.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pembentukan BRIDA menjawab kebutuhan mendesak kota metropolitan. Ia memastikan BRIDA tidak menambah beban birokrasi, melainkan berperan sebagai pusat analisis strategis sebelum pemerintah menetapkan kebijakan dan anggaran.
“Tantangan Surabaya pada 2026 semakin kompleks. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama atau sekadar perkiraan. BRIDA menjadi dapur analisisnya. Setiap rupiah APBD harus menghasilkan solusi nyata,” kata Eri, Rabu (21/1/2026).
Eri meminta BRIDA memastikan hasil riset tidak berhenti di laporan. Ia mendorong riset berkembang menjadi aplikasi, inovasi, atau kebijakan yang langsung dirasakan warga.
Perubahan struktur BRIDA turut membawa kebijakan strategis. Pemkot Surabaya menggabungkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebun Raya Mangrove ke dalam BRIDA. Kebijakan ini mengubah orientasi pengelolaan kawasan Mangrove Gunung Anyar dan Wonorejo.
Pemkot kini menempatkan kawasan mangrove bukan hanya sebagai destinasi wisata alam, tetapi sebagai pusat riset konservasi berstandar internasional.
Kepala BRIDA Surabaya Agus Imam Sonhaji menjelaskan integrasi tersebut bertujuan mengembalikan fungsi Kebun Raya sesuai standar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Kebun Raya Mangrove kini memiliki mandat ilmiah yang kuat. Kami fokus menjadikannya pusat studi blue carbon dan benteng ekologi kota,” ujar Agus.
Ia menegaskan Surabaya siap menjadi proyek percontohan nasional pemanfaatan mangrove untuk mitigasi perubahan iklim sekaligus pengembangan ekonomi karbon.
Agus menyebut BRIDA berperan sebagai agregator ekosistem riset dan inovasi. Ia menilai Surabaya memiliki banyak perguruan tinggi dan industri strategis yang selama ini belum terintegrasi secara optimal.
Untuk memperkuat kolaborasi, BRIDA mengembangkan model kerja sama dari pentahelix menjadi heptahelix. Skema ini melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, komunitas, serta pengguna.
“Banyak riset kampus berhenti karena kendala pendanaan atau tidak selaras dengan daya dukung lingkungan. BRIDA hadir sebagai penghubung. Kami mempertemukan peneliti dengan lembaga pendanaan agar inovasi bisa dihilirisasi,” jelas Agus.
Ia menambahkan BRIDA menempatkan aspek lingkungan sebagai pilar utama. Setiap inovasi, termasuk proyek blue carbon, harus mendukung keberlanjutan ekologi.
Dalam kerangka heptahelix, BRIDA berperan sebagai pusat orkestrasi agar riset kampus selaras dengan kebutuhan industri, mendapat dukungan pembiayaan, serta memberi dampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.
Pemkot Surabaya menetapkan tiga target utama melalui BRIDA. Pertama, penyelesaian persoalan perkotaan melalui riset berbasis masalah riil, seperti pengangguran, kemacetan, sampah, banjir, dan ekonomi kota.
Kedua, pengembangan Kebun Raya Mangrove sebagai living laboratory bagi peneliti nasional dan internasional, sekaligus sarana edukasi sains bagi pelajar.
Ketiga, pembangunan ekosistem riset dan inovasi terintegrasi dengan BRIDA sebagai jembatan kolaborasi, sehingga riset dosen dan mahasiswa dapat berubah menjadi kebijakan publik dan produk ekonomi.
“Ini investasi jangka panjang. Tahun 2026 menjadi titik awal Surabaya melangkah menuju world class smart city berbasis riset dan inovasi,” pungkas Agus.
BRIDA Surabaya resmi terbentuk pada 2 Januari 2026. Pada pelantikan pejabat awal tahun, Wali Kota Eri menunjuk Agus Imam Sonhaji sebagai Kepala BRIDA Surabaya pertama.
BRIDA mengemban tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan riset, pengembangan, serta penerapan inovasi daerah, termasuk pengelolaan Kebun Raya Mangrove.***
