Guru Besar FEB UGM R. Agus Sartono mengusulkan dana MBG dialihkan untuk memulihkan sekolah rusak akibat banjir dan longsor di Sumbagut.
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) sekaligus mantan Deputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) periode 2014–2021, R. Agus Sartono, mengusulkan agar dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan sementara untuk perbaikan infrastruktur pendidikan di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang terdampak banjir bandang dan longsor.
Menurut Agus, pemerintah perlu mengambil langkah tanggap darurat agar layanan pendidikan di daerah terdampak bencana tetap berjalan. Kerusakan berat pada sekolah dan fasilitas pendidikan berpotensi menghentikan proses belajar-mengajar dalam waktu lama jika tidak segera ditangani.
Pemulihan Infrastruktur Butuh Waktu Panjang
Agus menilai tantangan terbesar pemulihan pendidikan pascabencana terletak pada lamanya proses pembangunan infrastruktur sekolah. Berdasarkan pengalamannya, pembangunan kembali fasilitas pendidikan membutuhkan waktu minimal enam bulan, bahkan bisa lebih.
“Boleh jadi kabupaten atau kota dan provinsi tidak cukup tersedia dana. Jangankan membangun akibat bencana, memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak berat saja banyak pemerintah daerah yang tidak mampu. Di sini sangat diperlukan afirmasi dari Pemerintah Pusat,” ujar Agus, Kamis (11/12/2025).
Ia menekankan, tanpa intervensi anggaran dari pemerintah pusat, ketimpangan akses pendidikan antarwilayah berpotensi semakin melebar.
Bantuan Tunai bagi Siswa dan Guru
Selain perbaikan fisik sekolah, Agus juga menyoroti pentingnya bantuan langsung bagi siswa dan orang tua yang terdampak bencana. Menurutnya, bantuan tunai dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak-anak.
“Siswa sekolah perlu mendapat bantuan untuk pengadaan pakaian dan alat tulis sekolah. Akan lebih baik lagi jika diberikan bantuan tunai untuk siswa selama enam bulan ke depan. Ini tidak cukup hanya dengan KIP Sekolah saja,” jelasnya.
Perhatian serupa, kata Agus, juga harus diberikan kepada para guru. Ia menilai kebutuhan dasar guru harus dipastikan terpenuhi agar mereka dapat kembali mengajar. Selain itu, dukungan konseling diperlukan untuk membantu guru dan siswa pulih dari trauma bencana.
Agus mengungkapkan, penyerapan dana MBG pada tahun 2025 baru sekitar Rp60 triliun. Sementara itu, anggaran MBG tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp375 triliun yang bersumber dari alokasi fungsi pendidikan sebesar 20 persen APBN dan APBD.
“Saya berpendapat akan jauh lebih bijaksana apabila sebagian direlokasi untuk mengembalikan infrastruktur pendidikan terlebih dahulu,” tegasnya.
Menurut Agus, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar gratis di tingkat SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kebencanaan kepada masyarakat, terutama di tengah prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut curah hujan masih akan tinggi dalam beberapa bulan ke depan. Agus turut menyinggung perlunya keberanian pemerintah menghentikan deforestasi hutan.
“Jika ini gagal dilakukan, maka kita hanya akan meratapi satu bencana disusul bencana lainnya,” ujarnya.
Agus menambahkan, keterlibatan relawan sangat dibutuhkan, khususnya untuk mendampingi anak-anak di pengungsian. Melalui aktivitas sederhana seperti bernyanyi dan bermain dalam kelompok kecil, anak-anak dapat dibantu memulihkan kondisi psikologisnya, sekaligus memudahkan layanan kesehatan dilakukan.***
