Zulhas menepis tudingan kebijakan masa jabatannya sebagai Menhut menyebabkan banjir besar di Sumatera.
Mantan Menteri Kehutanan periode 2009–2014, Zulkifli Hasan, menanggapi tudingan bahwa kebijakan pembukaan lahan pada masa kepemimpinannya menjadi penyebab banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Respons itu ia sampaikan dalam podcast CURHAT BANG bersama Denny Sumargo yang tayang di YouTube.
Zulhas menilai tudingan tersebut berlebihan.
“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasa kah saya?” ujar Zulkifli Hasan, yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan, dikutip Rabu (3/12/2025).
Ia melanjutkan, anggapan bahwa kerusakan lingkungan di berbagai daerah merupakan akibat langsung dari kebijakannya tidak masuk akal.
“Nanti kalau Sumatera banjir rusak, Zulkifli Hasan. Kalimantan rusak juga Zulkifli Hasan. Kok saya lebih dari luar biasa itu kekuasaan saya,” tambahnya.
Konteks Kebijakan Lahan dan Kebutuhan Pangan
Dalam perbincangan tersebut, Zulhas menjelaskan bahwa pembukaan lahan pada masa jabatannya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komoditas dan pangan bagi lebih dari 280 juta penduduk Indonesia. Ia menyebut tingginya impor pangan saat itu menjadi faktor pendorong.
Menurutnya, pengelolaan lahan tidak bisa dihindari ketika negara membutuhkan produksi pangan yang stabil. “Dulu ada teman saya bilang, ‘Udahlah Zul, hutannya enggak usah diurus, kasih macan saja.’ Tapi realitasnya, kita harus penuhi kebutuhan hidup manusia,” katanya.
Zulhas menegaskan bahwa kebijakannya sebagai Menhut selalu mempertimbangkan keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan lahan. Ia juga menyoroti regulasi negara-negara Barat, termasuk aturan European Union Deforestation Regulation yang dianggapnya mempersulit ekspor sawit, karet, hingga kopi. “Kalau saya kirim kopi saja harus dicek dulu tanamnya di mana. Kan permainan ini,” ujarnya.
Sorotan Tesso Nilo dan Penyesalan Lama
Zulhas turut menyinggung polemik Taman Nasional Tesso Nilo yang kini berada dalam kondisi kritis akibat perambahan besar-besaran. Ia menegaskan kawasan itu “harusnya benar-benar dilindungi,” namun dalam praktiknya jutaan hektare telah dikuasai secara ilegal.
“Ada empat juta hektare sekarang, bisa sampai lima–enam juta hektare dan ilegal. Sudah dirampas negara,” ucapnya.
Zulhas mengakui bahwa lambannya penindakan terhadap perambahan Tesso Nilo menjadi penyesalan tersendiri. Ia menyebut banyak hambatan di lapangan—dari aparat hingga kekuatan sosial masyarakat—yang membuat proses pengambilalihan kawasan hutan berjalan lambat. Ia sekaligus mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang dinilainya mempercepat proses pemulihan kawasan tersebut.
