Beberapa pihak mendesak pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) jangan hanya berhenti di tingkat pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Harus diusut terduga aktor kelas kakapnya.
__________
Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad A Hariri mengatakan, kasus korupsi infrastruktur kerap melibatkan pemain besar yang berasal dari pejabat kelas atas. Maka dari itu, Hariri berharap Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK segera mengembangkan kasus yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting itu, setelah melakukan OTT pada Kamis, 26 Juni 2025 lalu.
“Dalam banyak kasus korupsi pembangunan jalan, apalagi nilainya di atas Rp100 miliar, biasanya jatah proyek pejabat besar. Pasti ada alokasi khusus yang disediakan untuk pejabat lebih tinggi,” ujar Hariri, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin, 30 Juni 2025.
Apalagi di Sumut, lanjut Hariri, KPK mengungkap kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR ini nilainya mencapai Rp231,8 miliar. “Dengan total nilai anggaran yang fantastis dan rinciannya banyak program, jelas ini permainan high class. Jadi ini kasus yang cukup besar,” jelas Hariri.
Hariri meminta KPK segera bergerak cepat mengusut pihak-pihak lain yang disinyalir terlibat kasus tersebut.
“OTT kemarin pasti membuat gagap para pihak yang ikut terlibat. Maka, secepatnya KPK harus terus menelusuri siapa saja penerima aliran-aliran dana dalam kasus korupsi ini,” tegasnya.
Tertangkapnya Topan–yang dikenal sebagai ‘orang’ Bobby Nasution–dianggap sebagai pintu masuk penting bagi KPK untuk mencermati peran Gubernur Sumut itu. Dan menurut Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, KPK perlu segera memanggil Bobby.
Boyamin memberi ultimatum akan menggugat KPK ke pengadilan jika lembaga antirasuah itu ‘jiper’ memeriksa menantu Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi tersebut. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Bobby tidak hanya penting secara hukum, tetapi juga secara moral dan simbolik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
