Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengusulkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) jadi Ibu Kota Kalimantan Timur (Kaltim) atau tempat leyeh-leyeh atau bersantai Presiden saja.
Usul tersebut muncul menyusul pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2025 ini. Pemblokiran ini diprediksi bakal membuat proyek mercusuar Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi itu mangkrak.
“Sejak awal saya adalah akademisi yang menentang IKN. Karena tak ada studi kelayakan dan perencanaan matang. Saya juga salah satu gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Pendiri Indef, Didin S. Damanhuri dalam Diskusi Publik dan Peresmian Ruang baca Faisal Basri bertajuk “Merekam Gagasan Faisal Basri” di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.
Dia memprediksi, potensi IKN menjadi proyek mangkrak di masa depan cukup besar. Alasannya, konsep pembangunan IKN memerlukan anggaran jumbo. Sedangkan investor yang digadang-gadang tak kunjung datang.
“Ingat, Softbank hengkang dari IKN karena mereka punya intelijen ekonomi yang melihat proyek IKN tak punya potensi cuan yang menggiurkan. Kalau investor lokal, yang kabarnya masuk ke IKN, karena ada tawaran lain,” lanjutnya.
Dia menduga anggaran untuk melanjutkan pembangunan IKN bakal tersendat-sendat. Bisa jadi malah disetop. Artinya, bakal banyak sarana dan prasarana IKN yang tak terbangun.
Berhubung istananya kadung jadi, Didin pun menyarankan agar IKN menjadi tempat istirahat atau ‘leyeh-leyeh’ kepala negara. Atau menjadi Ibu Kota Kaltim.
Sementara itu, ekonom senior Fadhil Hasan—yang juga pendiri Indef—menyebut jika proyek IKN tidak visible. Jauh dari suistainable atau keberlanjutan.
Fadhil menyebut proyek tersebut selalu mengganggu APBN setiap tahun. Membabat hutan tanpa upaya pembenahan. “Tidak memiliki kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), dan masyarakat adat termarjinalkan gara-gara proyek ini,” katanya.
Menurut catatan Fadhil, anggaran negara yang digelontorkan untuk pembangunan IKN juga melanggar kesepakatan awal. Mulanya diputuskan 20 persen dari total investasi sebesar Rp466 triliun—atau setara Rp93,2 triliun. Namun, realisasinya lebih gede dari kesepakatan itu.
“Selama 2 atau 3 tahun, APBN digelontorkan Rp75,6 triliun untuk IKN. Janji semula 20 persen dari Rp466 triliun, sekitar Rp90 triliun. Sekarang dianggarkan Rp48 triliun dalam 5 tahun. Kalau ditotal lebih dari 20 persen. Melanggar kesepakatan itu,” katanya.
Dia pun mendorong agar Presiden Prabowo Subianto membuat suatu keputusan politik terkait IKN. Sebab, menurut Fadhil, sangat berat jika mengandalkan APBN untuk merampungkan pembangunan IKN.
“Misalnya IKN jadi ibu kota Kaltim atau istana kepresidenan, atau dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK). Yang jelas bukan sebagai ibu kota negara baru dengan berbagai atribut yang disematkan Pak Jokowi,” pungkas Fadhil.***
