Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, memperingatkan Pemerintah RI perlu waspada terhadap wacana pemindahan sebagian warga Gaza ke Indonesia, sebagaimana dilontarkan seorang pejabat era transisi pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump
“Harus diwaspadai oleh pemerintah RI. Hal ini bisa jadi strategi AS di bawah Presiden Trump untuk membantu Israel melanggengkan penjajahan Israel di tanah Palestina,” ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 21 Januari 2025.
Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu menilai respons positif sebagian warga Indonesia terhadap pemindahan itu, dan mungkin negara mayoritas Muslim lain, didasarkan pada semangat solidaritas dan kemanusiaan. Padahal, menurutnya, konflik di tanah Palestina bukanlah masalah agama.
“Konflik di Palestina sejatinya adalah masalah pendudukan tanah yang tidak sah oleh pemerintahan zionis Israel,” tegasnya.
Oleh karenanya, kata Hikmahanto, “Pemerintah RI harus menolak proposal AS untuk merelokasi dua juta rakyat Palestina.”
Dalam pandangan Hikmahanto, sesuai konstitusi Indonesia, penolakan proposal AS itu dalam rangka menentang kebijakan untuk melanggengkan penjajahan di muka bumi.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI juga menyatakan bahwa upaya mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina, dan itu sejalan dengan strategi yang lebih besar, yaitu mengusir orang Palestina dari Gaza.
“Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan Solusi Dua Negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati,” demikian keterangan di situs Kemenlu RI, Selasa, 21 Januari 2025.
Sebelumnya, Seorang pejabat era transisi pemerintahan Presiden AS Donald Trump melontarkan wacana memindahkan sebagian populasi Gaza ke Indonesia saat proses rekonstruksi pascaperang dimulai di wilayah yang hancur akibat serangan Israel itu.
“Pertanyaan yang masih tersisa adalah bagaimana membangun kembali Gaza, serta akan direlokasi ke mana sekitar 2 juta warga Palestina untuk sementara waktu. Indonesia, misalnya, merupakan salah satu lokasi yang sedang didiskusikan untuk menampung sebagian dari mereka,” kata pejabat yang tak disebutkan namanya itu, sebagaimana dikutip NBC News pada Ahad, 19 Januari 2025. ***
