Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana agar pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, kembali dilakukan oleh DPRD. Menurutnya, sistem ini juga diterapkan di negara lain, dan dia nilai lebih efektif serta efisien. Hemat.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, 12 Desember 2024.
Prabowo mengemukakan alasan menekan anggaran untuk memperkuat argumentasinya.
Kata dia juga, uang anggaran untuk Pilkada bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat. “Bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” katanya.
“Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” Imbuhnya.
Prabowo juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan dalam hajatan Pilkada. Maka itu, menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, harus ada perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah,” ujar Prabowo.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tambahnya.
Perihal pemilu boros yang disinggung Prabowo juga pernah dibahas oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Dalam diskusi bertajuk “Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas”, yang diselenggarakan CSIS di Auditorium CSIS, Pakarti Centre Building, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2024, lembaga ini menyebutkan, menurut hasil penelitian yang mereka lakukan, ada temuan jika biaya politik pemilu di Indonesia sangat mahal.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, yang hadir dalam acara CSIS Itu, pun bilang, Presiden Prabowo ingin sistem Pemilu di Indonesia diperbaik. Alasannya, ya itu tadi, karena dinilai terlalu boros.
“Sistem politik atau sistem pemilu ini boros, bukan hanya dalam hal penyelenggaraannya,” kata Wamendagri Bima, dalam diskusi di Auditorium CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2024.
Terkait isu tersebut, Bima mengaku, ketika dia dipanggil ke kediaman Prabowo saat mau ditunjuk sebagai Wamendagri, dia mendapatkan pesan agar memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Kata Bima, Prabowo menilai bahwa pemilu yang diselenggarakan tidak efisien dan boros.
Dan menurut dia, kritik tentang borosnya Pemilu ini juga muncul di ruang publik, disampaikan baik oleh pengamat, peneliti, masyarakat, maupun politikus. “Tata cara pemilihannya pun menimbulkan politik biaya tinggi, politik uang, dan lain sebagainya. Aspirasi dan keluhan datang dari mana-mana,” katanya.
Bima mengaku Kemendagri berupaya mencari formulasi yang baik untuk sistem Pemilu dan Pilkada supaya tidak boros dan lebih baik lagi.***
