Ada 3.000 Dugaan Pelanggaran Netralitas, Puan Maharani Serukan Pilkada 2024 Jujur dan Adil

Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto:Instagram
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang jujur dan adil (jurdil), meskipun tercatat lebih dari 3.000 dugaan pelanggaran netralitas aparat negara.

Pilkada serentak yang akan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024, di 37 provinsi serta 508 kabupaten/kota diharapkan tetap berjalan aman dan lancar.

“Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia, di mana rakyat akan menentukan calon pemimpin daerahnya. Ini adalah momen pesta rakyat yang harus dijalani dengan gembira dan sukacita,” kata Puan dikutip dari laman Parlementaria, Selasa, 26 November 2024.

Puan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya peran aparat keamanan untuk menjaga stabilitas selama Pilkada berlangsung.

Bacaan Lainnya

“Pastikan semua proses Pilkada di 545 wilayah berjalan dengan lancar dan aman. Pihak keamanan juga harus menjamin stabilitas di setiap daerah,” tegas Puan, yang merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Ia mengingatkan pentingnya netralitas aparat dalam pelaksanaan Pilkada. “TNI, Polri, dan ASN harus teguh mengikuti aturan. Masyarakat juga dapat melapor jika menemukan indikasi pelanggaran. Rekam dan foto sebagai bukti. Partisipasi rakyat sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas demokrasi,” ujarnya.

Pelanggaran Netralitas Aparat Jadi Sorotan

Data dari Perludem mengungkapkan lebih dari 3.000 dugaan pelanggaran netralitas aparat negara dalam Pilkada 2024. Sementara itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, dengan 183 laporan terbukti benar.

Menanggapi hal ini, Puan mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan pelanggaran yang ditemukan. “Netralitas harus dijaga, dan masyarakat bisa melapor jika ada pelanggaran,” tambahnya.

Cucu Proklamator Indonesia ini juga meminta pasangan calon (paslon) dan partai pendukungnya untuk menjaga etika politik selama Pilkada. Ia berharap mereka berkompetisi secara elegan dan sesuai aturan.

“Berikhtiar untuk menang itu penting, tapi lebih penting lagi memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih. Demokrasi sejati adalah kemenangan rakyat yang berdaulat atas pilihannya sendiri,” ujar Puan.

Ia menekankan bahwa rakyat harus merdeka menentukan pilihannya. “Mari kita jaga kualitas demokrasi ini bersama-sama!” serunya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menyatakan keyakinannya terhadap netralitas TNI dalam Pilkada. Menurutnya, TNI merupakan lembaga yang paling dipercaya publik dan selalu menunjukkan profesionalismenya.

“TNI memang tidak melakukan pengamanan langsung karena tugas itu ada pada Polri. Namun, TNI berperan penting dalam menciptakan kondisi aman di balik layar,” jelas politisi PKS yang akrab disapa Aher.

Aher juga memuji kesiapan instansi terkait lainnya, seperti BIN, Kemendagri, dan Satpol PP, dalam mendukung pengamanan Pilkada. Ia optimistis mitigasi dini dapat mencegah terjadinya masalah besar di lapangan.

“Peta kerawanan memang ada, tapi dengan mitigasi yang baik, potensi masalah bisa diantisipasi sejak awal,” tutup Aher.***

Pos terkait