Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Kian Menguat, PDIP Klaim Bukan soal Bagi-bagi Jabatan Menteri

Pertemuan Megawati dengan Prabowo dilakukan sebelum pelantikan 20 Oktober 2024. Foto:Diolah dari dok Antara
Jakarta — Realisasi rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kian kuat. Sinyal kuat itu muncul setelah PDIP membantah pertemuan Mega – Prabowo akan membahas bagi-bagi jabatan menteri.

“Kalau PDI Perjuangan bertemu kemudian dikasih menteri, atau sebaliknya PDI Perjuangan tidak bertemu, tidak dikasih menteri, ngambek, itu tidak ada ceritanya,” kata Said kepada Antara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Said menegaskan, pertemuan kedua tokoh bangsa apabila terealisasi  sebagai wahana merawat moralitas publik. Momentum pertemuan Megawati dengan Prabowo hanya tinggal menghitung hari menjelang pelantikan presiden pada 20 Oktober.

“Insya Allah sebelum pelantikan, Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak Prabowo,” kata politikus asal Madura tersebut.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pihaknya hendak menghimpun kekuatan partai politik (parpol) sebanyak-banyaknya demi terciptanya pemerintahan Prabowo-Gibran yang lebih efektif di masa mendatang.

Hal itu disampaikannya ketika dikonfirmasi apakah PDI Perjuangan (PDIP) akan merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami ingin agar pemerintahan Pak Prabowo-Gibran lebih efektif, dan situasi lebih kondusif, kerukunan, persahabatan bisa tercipta karena itu kekuatan parpol sebanyak-banyaknya mungkin akan kami rangkul dan dekati untuk menciptakan suasana politik yang lebih kondusif dan baik,” kata Muzani .

Adapun pada Selasa (10/9), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membenarkan rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024. “Ya, akan, insya Allah,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Faktor Jokowi

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai hubungan antara Megawati dengan Prabowo tidak ada persoalaan. Penyebab pertemuan Megawati dengan   Prabowo  sulit terjadi karena faktor hubungan Megawati dan Joko Widodo.

PDIP sejak awal menyampaikan tidak ada persoalan dengan Prabowo. Namun, bila pertemuan ini terjadi,  Prabowo ingin menunjukkan bahwa sebagai presiden terpilih dia tak ingin diintervensi siapapun.

“Dari PDI Perjuangan sebenarnya ini diamplifikasi berulang-ulang, Megawati dan PDIP tidak ada persoalan dengan Prabowo, yang ada persoalan itu dengan Jokowi,” ucap Adi dikutip dari Metrotvnews.com.

Di samping itu kata Adi, jika pertemuan kedua tokoh ini terjadi, tidak serta merta diartikan bahwa PDIP akan menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Partai berlambang banteng moncong putih maupun Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga saat ini belum ada keinginan untuk bersatu.

“Ada psikologi politik dimana pendukung Prabowo di KIM kecenderungan menginginkan PDIP tidak menjadi bagian di dalamnya. Begitupun basis konstituen PDIP yang sepertinya per hari ini tidak mau dan tidak happy PDIP menjadi bagian dari kekuasaan Prabowo Subianto,” ucap Adi.

Pengamat politik Hendri Satrio menilai rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri merupakan hal yang luar biasa jika terjadi. Sebab, katanya, kedua tokoh bangsa ini bertemu sebagai pemenang pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

“Pertemuan Megawati-Prabowo ini hal yang luar biasa jika terjadi, keduanya bertemu sebagai pemenang Pilpres dan Pileg, bisa membawa suatu perbaikan dan kebaikan untuk Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Hensat ini lewat keterangan tertulisnya, Senin, 16 September 2024.

Hensat mengatakan, pada dasarnya masyarakat berharap Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih bijak serta demokratis. Oleh karena itu, kata dia, bukan tidak mungkin Indonesia akan lebih maju jika Prabowo dan Megawati bisa saling memahami dan mengerti untuk berkolaborasi.

“Jika dalam pertemuan ini keduanya saling mengerti bahwa kolaborasi keduanya diperlukan untuk kemajuan Indonesia, ini akan bagus sekali,” kata Hensat dikutip dari Tempo.co.*

Pos terkait