YOGYAKARTA— Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah terus berupaya mendorong agar karya-karya ulama klasik yang membahas temat politik dan pemerintahan bisa muncul di permukaan dan menjadi pilihan referensi bagi publik. Salah satu cara yang ditempuh adalah menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok politik yang berpotensi memiliki komitmen yang sama.
Pada bulan April tahun 2023, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah, KH. Dr. Aguk Irawan, mengundang para pengelola pendidikan Pesantren Kreatif Baitul Kilmah. Pertemuan diadakan untuk mempersiapkan diri menyambut tahun politik pada bulan-bulan selanjutnya, serta bagaimana menentukan sikap politik kaum santri.
Rapat terbatas di antara para pengurus yang didampingi oleh pengasuh menghasilkan satu kesepakatan bersama, yaitu kekayaan literasi pondok pesantren harus mendapatkan panggung di tahun politik.
Kesepakatan tersebut muncul karena sebelum-sebelumnya Baitul Kilmah selaku lembaga pendidikan cukup terbatas dalam menerjemahkan kitab-kitab klasik atau turots.
“Padahal, turots pesantren yang relevan dengan politik tak kalah berlimpah dibanding kitab-kitab tasawuf (akhlak), teologi (kalam), hukum (fikih), eksegesis (tafsir Al-Quran dan Hadits). Tidak banyak kitab-kitab politik yang dtulis oleh para intelektual muslim klasik, pertengahan hingga modern yang dikaji,” jelas pengasuh Ponpes Kreatif Baitul Kilmah, Aguk Irawan, dikutip Jumat (10/5/2024).
Atas nama Jihad Literasi dan memperkenalkan turots pesantren—khususnya kitab kuning tentang politik, Aguk menambahkan, Baitul Kilmah membangun komunikasi politik. Satu-satunya partai politik yang dinilai memiliki kedekatan emosional dan tradisi pesantren, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Setelah berdiskusi dengan para pengurus PKB di tingkat pusat, wilayah, hingga cabang, muncullah rencana bersama untuk menyelenggarakan Halaqah Pendidikan Politik Santri. Karena forum ini adalah forum halaqah atau seminar ilmiah, maka perlu satu topik spesifik yang masih berkaitan dengan literasi,” jelas Aguk.
Selanjutnya, kata Aguk, disepakatilah bahwa halaqah atau seminar tersebut mengangkat topik “Revitalisasi Fiqih Siyasi-Turots untuk Membangun Ideologi Politik Praktis 2024”. Topik tersebut memiliki latar belakang pemikiran yang kompleks.
Pertama, Aguk menjelaskan, istilah “revitalisasi” merujuk pada upaya menghidupkan kembali apa yang dianggap “mati”.
