Cak Imin menambahkan, dia menerima pemberhentian oleh Gus Dur itu dan tidak aktif di PKB selama satu tahun. “Saya termasuk langka. Sebab, semua orang yang dipecat Gus Dur melawan. Satu-satunya ketua umum yang dipecat Gus Dur tidak melawan hanya saya,” klaim Cak Imin.
Setelah dipecat Gus Dur, Cak Imin melanjutkan, kepemimpinan PKB secara de facto berpindah kepada Ali Masykur Musa sebagai Wakil Ketua Umum dan Sekjen Yenny Wahid. Sementara Cak Imin sendiri masih menjadi salah satu ketua di Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
PKB pun mengalami dilema menjelang Pemilu 2009. Partai ini, menurut Cak Imin, tidak memiliki legitimasi karena di internalnya tidak memiliki ketua umum—meski secara de jure, Cak Imin tetap sah sebagai ketua umum hasil Muktamar II PKB yang digelar 16 – 19 April 2005 di Semarang, Jawa Tengah, kendati dilengserkan secara internal.
PKB terancam tidak bisa ikut Pemilu. Sebab, partai politik harus melampirkan tanda tangan ketua umum dan sekjennya jika berniat ikut pemilu. PKB dilema karena internalnya tidak akur.Yang seharusnya tanda tangan untuk mendaftar ke KPU adalah Cak Imin sebagai ketua umum dan Yenny Wahid sebagai sekjen. Namun, itu tidak mungkin terjadi, karena keduanya tidak akur.
“Maka kita cari jalan agar PKB tetap bisa daftar (pemilu). Jalan yang paling singkat itu apa? Legalitas. Legalitas atas kepemimpinan. Saya ketua umum, tanda tangan sendiri tidak mungkin. Ali Masykur sebagai wakil ketua umum tanda tangan dengan sekjen, tidak bisa diterima KPU,” papar Cak Imin.
Ketika banyak upaya buntu, maka, kata Cak Imin, PKB berusaha mencari jalan lain. Dan opsi yang dipilih adalah mengganti sekjen. “Karena Yenny diangkat (sebagai sekjen) bukan (dari) muktamar. Yenny diangkat sebagai sekjen di tengah jalan,” kata Cak Imin,
Di tengah proses pergantian sekjen itulah kericuhan internal semakin rumit. Bahkan, menurut Cak Imin, ada ‘cerita keluarga’ juga dalam peristiwa tersebut. Namun dia tidak menyebut cerita keluarga siapa dan apa cerita itu.
