Selama ini, ranah kajian fiqih di pondok pesantren hampir mengerucut pada 2 (dua) fokus: pertama, fikih ibadah, dan kedua fikih mu’amalat. Fikih ibadah adalah seperangkat aturan syariat yang mengatur hubungan personal antara-manusia dan Tuhan, seperti thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji.
Sementara fikih mu’amalat adalah seperangkat aturan syariat yang mengatur hubungan sosial sesama manusia, seperti perdagangan, perkreditan, sewa, upah para buruh, dan beberapa aturan pidana seperti hukuman para pencuri, perampok, pengguna hak orang lain. “Namun, fikih mualamat tidak menyentuh dimensi politik, apalagi pemerintahan,” terang agak.
Maka dari itu, dalam pandangan Baitul Kilmah kala itu, ada kesempatan untuk memperkenalkan khazanah literasi politik Islam di tahun politik. Literasi politik inilah yang kemudian disebut sebagai Fiqih Siyasi, yaitu karya-karya sarjana muslim dari era klasik hingga modern yang menyoroti politik pemerintahan.
“Tenggelamnya Fiqih Siyasi—bahkan di tengah-tengah komunitas santri dan jaringan pesantren sendiri—disebabkan dominasi fikih ibadah dan fikih muamalat. Dampaknya, para santri lebih familiar dengan kitab-kitab kuning yang membahas ibadah dan muamalah dari pada persoalan-persoalan pemerintahan dan negara,” jelas Aguk..
Faktor lainnya adalah, kata Aguk, sedikitnya orang-orang yang melirik pemikiran politik sarjana muslim. “Ketika diselenggarakan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, kitab-kitab Fiqih Siyasi juga tidak dilirik. Nyaris sulit menemukan—untuk mengatakan tidak ada sama sekali—institusi pendidikan maupun partai politik yang melirik kitab-kitab politik untuk diperlombakan,” imbuh alumni Universitas Al-Azhar Mesir tersebut.
Maka itulah, kata Aguk, Baitul Kilmah dan PKB sepakat untuk bersama-sama merintis usaha kecil mengenalkan turots yang membahas politik pemerintahan.
