Pada tahun 1948 dia memimpin massa berunjuk rasa untuk menjatuhkan Kabinet Amir Sjarifuddin. Sebab, dalam pandangan Haji Mukti, Amir telah merugikan Republik Indonesia dalam Perjanjian Renville.
Haji Mukti juga tampil di garda terdepan ketika pecah pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada September 1948. Dia pimpin Angkatan Perang Sabil (APS) menumpas partai komunis tersebut. Setelah PKI beres, dia pimpin APS melawan Belanda dalam agresi militer kedua yang pecah pada 19 Desember 1948.
Titik Balik Relasi Haji Mukti-Sukarno
Di masa pasca-kemerdekaan, Haji Mukti juga aktif di pemerintahan sebagai penanggung jawab obligasi surat berharga negara era Wakil Presiden Mohamad Hatta. Dia juga pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pendidikan Politik Tentara Maskas Besar Angkatan Darat di Yogyakarta.
Kendati pada masa pra-kemerdekaan nasihatnya didengarkan Sukarno, setelah Bung Karno menjadi presiden, relasinya dengan Haji Abdul Mukti seolah mengalami titik balik.
Sebagaimana dilansir Kabarjombang.com dalam artikel berjudul KH Abdul Mukti, Ulama Kelahiran Jombang, Berjasa Tentukan Tanggal Proklamasi Indonesia, Haji Mukti bahkan pernah menjadi buron politik Sukarno selama enam tahun.
Sukarno disebut tidak suka dengan Kiai Mukti yang tidak mau membenarkan kebijakannya dekat dengan PKI. Selama menjadi buron politik, kehidupan Haji Mukti dalam kesulitan, di mana dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia juga pernah menjadi tahanan politik selama empat tahun.
Pada masa-masa sulitnya itu, banyak pihak yang menghendaki Haji Mukti dikeluarkan dari kepengurusan PP Muhammadiyah. Namun, di sisi lain, masih banyak juga yang ingin agar dia bertahan dalam persyarikatan. Pihak yang ingin Haji Mukti bertahan pun menang. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujungpandang—kini Makassar—Sulawesi Selatan, pada tahun 1971, Haji Abdul Mukti masih mendapatkan amanah sebagai pengurus PP Muhammadiyah. Haji Mukti duduk dalam penasihat struktur PP Muhammadiyah bersama AR. Sutan Mansur, RH. Hadjid, dan Hamka.
Hingga di usia senjanya, Haji Mukti selalu memegang prinsip bahwa manusia harus terus-menerus memperjuangkan keadilan sepanjang hidup. Di usianya yang mulai lanjut, dia aktif sebagai Ketua Badan Pembela Masjid Al-Aqsha dan penasihat PP Muhammadiyah. Pada masa-masa itu dia tinggal di sepetak rumah kontrakan di daerah Menteng Dalam, Jakarta Selatan.
Ulama, aktivis pergerakan dan perjuangan kemerdekaan, sekaligus organisatoris politik ini mangkat pada Senin, 20 September 1976, di Rumah Sakit Islam Jakarta. Jenazahnya dikebumikan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta.
Tidak ada tanda jasa dan penghargaan untuknya dari negara.*
