Jombang, samudrafakta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni menyampaikan komitmen bahwa ATR/BPN akan berada di samping Nahdlatul Ulama untuk melakukan sertifikasi tanah, baik milik kelembagaan maupun milik warga Nahdlatul Ulama.
Tanah yang demikian luas dimiliki oleh Nahdlatul Ulama harus diamankan oleh seorang panglima. Atas hal itu, dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi panglima santri.
“Setiba di Jakarta nanti, saya mau izin dan minta restu Pak Menteri untuk menjadi Panglima Santri. Insya Allah saya siap jadi Panglima Santri untuk mengamankan tanah Kiai dan Pesantren,” ujar Raja Juli Antoni saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Sabtu (15/10).
Dalam kunjungan kerja tersebut, dia menyerahkan sertifikat tanah milik Nahdlatul Ulama. Sertifikat yang dibagikan berjumlah tiga puluh tiga (33), tersebar di sembilan (9) desa tersebut terdiri dari Yayasan Wakaf, Pondok Pesantren, serta Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
“Kedatangan saya kesini dalam rangka menindaklanjuti MoU yang telah diteken antara Kementerian ATR/BPN dengan Nahdlatul Ulama di Jakarta dua bulan yang lalu,” kata Toni.
Penyerahan secara simbolis disampaikan pada empat Pondok Pesantren dan satu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dengan rincian: PP Falahul Muhibbin Watu Galuh, PP Hamatul Quran Jogoroto, PP Bumi Damai Al-Muhibbin Tambakberas, PP Walisongo Cukir dan Ketua MWC NU Sumobito.
Penyerahan sertifikat tersebut, Toni mengungkapkan, adalah cara untuk memastikan adanya kepastian hukum tanah. Sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari terutama ancaman dari mafia tanah.
“Kami tidak menginginkan bila suatu hari nanti ada mafia tanah yang menggugat tanah milik pesantren NU misalnya. Nah untuk mencegah hal itu terjadi, kita kasih perisai dulu dengan sertifikat ini” ujarnya.
Menurutnya, menyerobot tanah milik kiai dan pesantren mencederai pembangunan manusia di Indonesia. Karena, Toni meyakini, akan kualat dunia akhirat jika mafia menyerobot tanah kiai dan pesantren. (*)
