Luhut Senada dengan Bahlil dan Cak Imin
Di waktu yang nyaris bersamaan dengan pengumuman hasil survei LSI Denny JA, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) melontarkan wacana yang senada dengan Bahlil dan Cak Imin. LBP membahas wacana tersebut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, yang diunggah pada 10 Maret 2022. Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan bahwa pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024. Pernyataan Luhut terkait big data ini senada dengan pernyataan Cak Imin yang dilontarkan sebelumnya.
“Karena begini, kita kan punya big data. Saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” kata Luhut.
Menurut Luhut, data menjelaskan bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin ada gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
“Kalau (masyarakat) menengah ke bawah ini, itu pokoknya pingin tenang, pingin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret lah, cebong lah, kadrun lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa’ terus-terusan begitu?” kata Luhut.
LBP juga mengatakan bahwa, menurut big data, rakyat Indonesia mengkritisi dana Rp100 triliun lebih yang diajukan KPU kepada DPR untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. “Kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut). Ya, itu bilang kita mau habisin Rp100 triliun lebih untuk milih (Pemilu 2024), ini keadaan begini, ngapain sih ya untuk pemilihan presiden dan pilkada? Kan serentak,” ucapnya.
Menurut Luhut, semestinya aspirasi publik soal keengganan menggelar Pemilu 2024—sebagaimana yang dia katakan—ditangkap oleh partai. Menurut dia, seharusnya partai mempertimbangkan serius aspirasi penundaan pemilu. “Ya itu rakyat ngomong. Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengar suara kami,” sambungnya.
Pada Rabu, 30 Maret 2022—atau sekitar 20 hari sejak podcast LBP ditayangkan oleh channel YouTube Deddy Corbuzier—Menteri Bahlil kembali mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bahwa stabilitas politik berdampak positif bagi dunia investasi. Sedangkan mengenai kepastian terkait usulan penundaan Pemilu, menurut menteri dari Partai Golkar ini, dapat berguna bagi pengusaha. Dengan catatan, kata Bahlil, usulan penundaan Pemilu ditindaklanjuti sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
“Saya pikir, kalau dari sisi investasi, pengusaha itu kan butuh kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022.
Menurut Bahlil, usulan penundaan pemilu masih di dalam jalur prinsip demokrasi. Kemunculan usulan itu, kata dia, wajar saja dan tergantung bagaimana legislatif menindaklanjutinya. “Penundaan Pemilu, ya, ini parlemen ini kan lembaga demokrasi. Orang mau cerita apa aja boleh, termasuk penundaan Pemilu. Jadi jangan diharamkan barang yang tidak haram, gitu lho,” katanya.
