Pembatasan terhadap penjualan produk tembakau, terutama rokok, makin agresif seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) 17/2023 tentang Kesehatan. Diprediksi bakal menimbulkan buruk pada banyak aspek, termasuk bagi penerimaan pajak.
