“Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” kata Seskab Teddy kepada wartawan di Jakarta, Rabu pagi.
Tag: Kabinet Merah Putih
Soal Wacana Reshuffle, Pengamat: Biar Pernah Jadi Timses, Kalau Kerjanya Tak Bagus Harus Diganti
Prabowo perlu mengacu pada pakta integritas, loyalitas, dan kinerja ketika melakukan reshuffle. Bisa juga mengacu pada kebijakan yang kontra-produktif dari menteri yang bersangkutan.
Prabowo Tegaskan Bakal Singkirkan Menteri yang Tak Bekerja untuk Rakyat
Menurut Prabowo, rakyat pada dasarnya menuntut pemerintah yang bersih. Maka itulah dia juga ingin para menteri, sebagai pembantu presiden, dapat bekerja sesuai tuntutan rakyat.
Menteri dan Kepala Daerah yang Mau Dinas Luar Negeri Harus Mendapat Izin Presiden
PDLN harus mendapat izin dari Presiden RI melalui Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
Prabowo Tegaskan Tidak Ada Tanggal Merah untuk Kabinet Merah Putih, Singgung soal Pemerintahan Bersih
Prabowo mengklaim, dengan komposisi kabinet saat ini, dalam satu bulan pemerintahan yang dia pimpin—terhitung sejak pelantikannya pada 20 Oktober 2024— berjalan sangat kompak.
Kata Presiden Prabowo, Menteri Boleh Sering ke Luar Negeri Asal Biaya Sendiri
Kata mantan Menkopolhukam Mahfud MD, pejabat yang kunker sering bikin repot Kedutaan Besar (Kedubes) RI.
Prabowo Klaim Kegiatan Akmil Bukan Militeristik, tetapi Melatih Kesetiaan
“Saya di sini (Akmil Magelang) mengangkat sumpah untuk mempertahankan bangsa dan negara, setia kepada bangsa dan negara kita semua,” kata Prabowo.
Sama seperti Badan Haji dan Umrah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga Terbentur UU
Bila Presiden ingin menempatkan BPJPH langsung di bawahnya, perlu ada perubahan UU Cipta Kerja—khususnya mengenai kedudukan BPJPH.
Terbentur UU, Badan Penyelenggaraan Haji Baru Bisa Kerja 2026, Haji 2025 Masih Ditangani Kemenag
BPH diatur dalam Perpres, sementara menurut UU, menterilah yang bertanggung jawab menyelenggarakan haji.
Prabowo Segera Teken Perpres Pemutihan Utang Jutaan Petani dan Nelayan, Realisasi Janji Politik?
Menteri Hukum, Supratman Andi Atgas, sedang menyusun Perpres pemutihan utang-utang lama petani dan nelayan. Perpres tersebut segera diteken oleh Presiden Prabowo.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.