Dalam permohonannya, Tim Advokasi Tolak Tambang mendalilkan PP 25/2024 bukan hanya cacat secara hukum, namun juga berpotensi menjadi arena transaksi atau suap politik.
Tag: Izin Tambang PBNU
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
Terkini
Orang Tua Indonesia Semakin Giat Kenalkan Bahasa Asing ke Anak Sejak Dini
Jawa Timur Catat 2.332 PHK Sejak Awal 2026
Pemkot Surabaya Masifkan Buku Kelahiran Bung Karno, Kritik Akurasi Muncul
Surabaya Terbitkan Buku Klaim Kelahiran Bung Karno, Ploso Menanti Uji Lanjutan
Surabaya Integrasikan 69 Rumah Sakit Lewat Satu Data Kesehatan
