Nada serupa disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa. Menurutnya, politisi lokal rawan konflik kepentingan jika ikut mengelola dapur MBG.
“Ketika aktor politik lokal menjadi pelaksana langsung, terjadi deviasi fungsi dari pengawasan menjadi eksekusi,” tegasnya.
Di lapangan, keluhan UMKM kian nyaring. Seorang pengusaha katering di Jawa Tengah mengaku proposalnya tak pernah lolos. “Katanya dapurnya sudah ada yang atur,” ujarnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui ada legislator yang memiliki dapur MBG. Namun, ia berdalih baru mengetahuinya setelah dapur beroperasi. “Semua warga punya kesempatan yang sama jadi mitra, termasuk anggota dewan,” katanya, Senin (22/9).
BGN menyatakan sudah menerima laporan soal dugaan ini dari beberapa provinsi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat hukum untuk investigasi lebih lanjut.****
