Korban kekerasan seksual jadi pihak paling terdampak dari pembukaan Epstein Files.
Pembukaan jutaan arsip kasus Jeffrey Epstein oleh United States Department of Justice sejak akhir Januari 2026 kembali memantik perhatian global. Namun di balik klaim transparansi, data menunjukkan pihak yang paling dirugikan justru para korban dan penyintas kekerasan seksual dalam jaringan Epstein.
Alih-alih memperkuat akuntabilitas, rilis dokumen mentah dalam jumlah masif memunculkan risiko baru bagi keselamatan korban, termasuk kebocoran identitas dan ancaman fisik.
Kebocoran Identitas dan Ancaman Nyata
Laporan Associated Press pada awal Februari 2026 mengungkap bahwa DOJ sempat menarik ribuan dokumen setelah pengacara korban melaporkan kegagalan redaksi. Sejumlah berkas masih memuat nama lengkap korban, alamat email, data perbankan, hingga foto eksplisit yang memungkinkan identifikasi langsung.
Seorang korban menyatakan hidupnya “berubah total” setelah rilis dokumen. Korban lain mengaku menerima ancaman pembunuhan dan terpaksa menutup rekening serta kartu kredit karena data keuangannya beredar berulang kali di arsip publik.
Pengacara korban, Brad Edwards dan Brittany Henderson, menyampaikan kepada hakim federal Richard M. Bermanbahwa risiko yang dihadapi klien mereka bersifat nyata dan mengancam keselamatan.
Arsip Investigasi, Bukan Putusan Pengadilan
Rilis Epstein Files merupakan konsekuensi hukum dari Epstein Files Transparency Act yang disahkan Kongres AS pada November 2025. Aturan ini mewajibkan DOJ membuka seluruh dokumen yang tidak diklasifikasikan.
Namun, dokumen yang dibuka adalah arsip investigasi lama—memo internal, korespondensi, dan catatan saksi—bukan dakwaan baru atau putusan pengadilan. Konsekuensinya, individu yang disebut tanpa pernah didakwa ikut menjadi sasaran penghakiman publik.
Dalam satu kasus terpisah yang dikutip AP, pengacara bahkan mengajukan permohonan mistrial karena nama kliennya tercantum dalam arsip Epstein, meski tidak terkait kejahatan seksual.
DOJ Akui Kesalahan Redaksi
Jaksa federal AS Jay Clayton menyatakan DOJ telah menarik dokumen bermasalah dan berjanji mengunggah ulang versi yang disunting lebih ketat. Wakil Jaksa Agung Todd Blanche juga mengakui adanya kesalahan redaksi sporadis dan menyebut perbaikan dilakukan setiap kali ada laporan.
