Respons Menhut dinilai terlambat di tengah kerusakan hutan yang sudah lama diperingatkan.
Pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bahwa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus menjadi “momentum evaluasi” memunculkan kritik baru terkait lambannya respons pemerintah terhadap kerusakan hutan yang telah berulang kali diperingatkan lembaga lingkungan.
“Kita mendapatkan momentum yang baik justru karena semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi,” ujar Raja Antoni, dikutip dari Antara, Sabtu (29/11/2025).
Namun kelompok masyarakat sipil menilai pernyataan tersebut datang setelah kerusakan berlangsung bertahun-tahun. Sejumlah organisasi menilai pemerintah memiliki cukup data tentang deforestasi di hulu DAS Sumatra, tetapi belum menerapkan langkah pemulihan yang memadai.
Viralnya Kayu Glondongan dan Minimnya Pengawasan
Di Sumatera Utara, video kayu glondongan yang hanyut di Sungai Batang Toru—daerah yang masuk peta kawasan rawan konflik tata guna lahan—memicu pertanyaan tentang efektivitas pengawasan kehutanan.
Fenomena itu, menurut aktivis, bukan kejutan. Laporan mengenai pembukaan lahan dan tumpang tindih izin di Batang Toru telah dirilis berbagai organisasi sejak awal 2010-an.
Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Sumut, Hendra Hasibuan, menyebut kerusakan Batang Toru sebagai akumulasi ekspansi industri ekstraktif.
“Masyarakat di sekitar Batang Toru hidup dengan pola yang harmonis dengan alam… pola pengelolaan lahan ini tidak merusak,” kata Hendra, Jumat (27/11/2025).
Ia menegaskan perubahan besar justru terjadi ketika akses industri dibuka, bukit digunduli, dan lahan ulayat berubah menjadi HGU.
