RI Kembali Masuk Negara Penghasilan Menengah Atas

JAKARTA | SAMUDRA FAKTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke dalam kategori negara berpenghasilan menengah atas atau upper-middle income countries. Data tersebut diperbarui pada 1 Juli 2023.

“Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke group lower-middle income countries di 2020 karena pandemi,” kata Jokowi ketika membuka sidang evaluasi APBN semester I-2023 di Istana Negara, Senin, 3 Januari 2023.

Menurut rilisan Bank Dunia itu, Indonesia diklasifikasikan negara berpenghasilan menengah atas akibat Produk Domestik Bruto (PDB) riilnya meningkat 5,3 persen, yang dibarengi pertumbuhan pasca-pandemi Covid-19 yang kuat pada 2021, yaitu 7,9 persen.

Laporan tersebut mencatat bahwa sekitar 80 persen negara di dunia naik ke kategori lebih tinggi seiring dengan pemulihan pandemi Covid-19.

“Kita patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi bertahan relatif tinggi di atas lima persen, dan selama enam kuartal berturut-turut ekonomi kita tumbuh di atas lima persen,” kata Presiden Jokowi.

Kendati kinerja perekonomian kembali membaik, Jokowi menegaskan, Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah pada semester II 2023. Dia juga menyebut bahwa ketidakstabilan lingkungan global dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung menjadi tantangan besar bagi Indonesia ke depan.

Semua itu bakal berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan bisa melemahkan aktivitas perdagangan. Dampak melemahnya perdagangan tersebut bahkan sudah terlihat dari sekarang, di mana telah terjadi penurunan ekspor.

“Berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global, ini juga harus betul-betul kita lihat,” sambung Jokowi.

IMF, misalnya, memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 2,8 persen. Prediksi OECD beda sedikit, yaitu 2,6 persen. Bank Dunia malah lebih rendah, yakni 2,1 persen.

Bukan itu saja, kata Jokowi, kenaikan suku bunga global yang diperkirakan berlanjut sampai tahun depan juga menjadi kekhawatiran Indonesia saat ini. Kebijakan itu akan memengaruhi tingkat inflasi dunia.

Hal lain yang disebut juga dapat menekan pertumbuhan ekonomi adalah fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral, hingga indikator dini beberapa konsumsi dan produksi yang melemah. “Ini juga, kita harus melihat secara hati-hati,” tutupnya.

(Toni)