Iran tegas menolak 15 butir rencana damai AS. Pakar menilai tawaran Trump itu hanya mengerdilkan harga diri dan kedaulatan Iran.
Pemerintah Iran baru saja menolak mentah-mentah tawaran perdamaian dari Amerika Serikat (AS) yang menyodorkan 15 butir perjanjian. Langkah Teheran ini mencerminkan tingginya ketidakpercayaan mereka terhadap Washington.
Pakar Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah, menilai wajar jika Iran mengambil sikap keras. Ia menyebut proposal AS tersebut justru menyerang kehormatan Iran.
”(Isi) 15 butir pemikiran AS tersebut jelas-jelas mengerdilkan harga diri Iran sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dan memiliki peradaban agung berusia 4.000 tahun,” tegas Rezasyah kepada wartawan, Jumat (27/3/2026).
Rekam Jejak Buruk AS dan Motif Politik Trump
Rezasyah lebih lanjut mengingatkan bahwa AS memiliki rekam jejak yang buruk dalam mematuhi kesepakatannya sendiri. Pengalaman masa lalu menunjukkan Washington kerap merusak hasil perundingan, mulai dari menarik diri secara sepihak hingga langsung mengambil tindakan militer terhadap Iran.
Selain masalah kepercayaan, Rezasyah menduga Presiden AS Donald Trump sengaja melempar inisiatif perdamaian ini sekadar untuk kampanye politik. Trump saat ini membutuhkan panggung untuk menaikkan kredibilitasnya, baik di dalam maupun luar negeri.
”Tawaran damai ini patut kita duga sebagai upaya mencegah pemakzulan dan memulihkan ekonomi nasional AS yang sedang turun drastis. Sekaligus pula sebagai wahana memulihkan kepemimpinan global AS yang sedang dikritisi oleh para sekutunya sendiri,” paparnya.
Bahkan, Rezasyah memandang rencana Trump ini menyimpan potensi bahaya karena bisa memecah belah pemerintah dan masyarakat Iran. Strategi ini pada akhirnya berpotensi merusak kepaduan nasional Iran dalam menghadapi konflik terbuka melawan AS dan Israel.
Syarat Berat dalam 15 Butir Proposal AS
Meski dokumen resmi proposal tersebut belum terpublikasi secara penuh, sejumlah media internasional mulai membocorkan isinya. Melansir laporan Channel 12 Israel, AS mengajukan sejumlah tuntutan berat bagi Teheran.
Pertama, Washington menuntut Iran berkomitmen untuk tidak pernah memproduksi senjata nuklir. Iran juga harus membongkar seluruh fasilitas nuklirnya dan menyerahkan cadangan uranium yang telah mereka perkaya kepada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Kedua, AS meminta Iran menyetujui pembatasan program rudal balistik mereka, baik dari segi daya jelajah maupun jumlah produksi.
Ketiga, Iran wajib menghentikan seluruh aliran dana kepada kelompok-kelompok proksi di Timur Tengah. Kelompok ini mencakup Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan Houthi di Yaman.
Keempat, AS mewajibkan Iran membuka kembali Selat Hormuz sebagai “koridor maritim bebas”. Sebelumnya, penutupan selat yang menjadi jalur utama bagi sepertiga pasokan minyak dan gas dunia ini telah memicu lonjakan harga BBM dan memantik kepanikan atas resesi ekonomi global.
Janji Pencabutan Sanksi di Tengah Kerugian Perang
Sebagai imbalan atas pemenuhan syarat-syarat tersebut, AS berjanji akan membantu Iran mengembangkan proyek nuklir di Bushehr khusus untuk memasok listrik sipil. Lebih dari itu, AS menawarkan pencabutan semua sanksi internasional yang selama ini mencekik ekonomi Iran.
Sanksi penuh ini sebelumnya kembali AS berlakukan pada November lalu. Langkah itu terjadi setelah Iran menangguhkan inspeksi fasilitas nuklirnya, yang merupakan aksi balasan karena AS dan Israel mengebom beberapa lokasi nuklir dan pangkalan militer Iran.
Perang terbuka ini telah memakan biaya besar di kedua belah pihak. Analisis terbaru bahkan mencatat gempuran balasan Iran ke pangkalan militer AS telah menimbulkan kerusakan fatal dengan kerugian materiil mencapai Rp 13,5 triliun.
Konflik antara AS dan Iran tampaknya masih jauh dari kata usai. Penolakan atas 15 butir rencana damai ini membuktikan bahwa diplomasi tidak akan berjalan efektif jika salah satu pihak merasa kedaulatannya terancam. Selama rasa saling percaya tidak terbangun, ketegangan di kawasan Timur Tengah akan terus membayangi stabilitas politik dan ekonomi dunia.***
