Premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas) dinilai meresahkan pelaku industri. Menyebabkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal, karena investor memilih membawa dana mereka keluar dari kawasan industri yang dikerubungi ormas.
Untuk itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan bakal mengundang kementerian atau lembaga, serta pemerintah daerah, untuk mencari solusi mengatasi aktivitas premanisme dari organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri.
“Jadi, kalau ada permasalahan yang dihadapi oleh investor, misalnya menyampaikan ke kami, kami akan undang rapat dengan kementerian/lembaga terkait, dengan pemerintah daerah. Apa masalahnya,” kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno, di Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.
Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri, dampak dari premanisme ormas.
Ketua Umum HKI Indonesia Sanny Iskandar bahkan mengungkapkan, negara rugi ratusan triliun rupiah akibat batalnya investasi itu.
“Kalau dihitung semuanya—ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang enggak jadi masuk juga—itu bisa ratusan T (triliun),” kata Sanny Iskandar, usai dialog optimalisasi kawasan industri di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025 pekan lalu.
Ia menyebut ormas kerap menimbulkan gangguan keamanan dengan masuk ke kawasan industri dan berdemonstrasi. Menurutnya, ormas itu biasanya minta diikutsertakan dalam proses pembangunan atau aktivitas pabrik.
Menurut Sony, ormas-ormas itu ingin agar segala hal yang terkait dengan aktivitas pabrik, seperti transportasi atau katering, hingga perluasan pabrik diserahkan kepada mereka.
“Modusnya (ormas untuk mendapatkan job) memang gitu. Mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu enggak bisa keluar, barang-barang enggak bisa masuk, bahan baku enggak bisa masuk, barang jadi enggak bisa keluar,” katanya.
Sanny juga mengatakan jika sejumlah investor telah mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto soal premanisme ormas itu. Dia menyebut pemerintah perlu menjamin keamanan untuk lancarnya investasi, terlebih lagi sejumlah kawasan industri merupakan objek vital nasional.
Mengenai kawasan rawan premanisme ormas, Sanny menyebut di antaranya berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam.***
