Skorsing Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menandai babak baru ketegangan lama di Thailand: benturan antara legitimasi elektoral dan kekuasaan konservatif. Di balik etika, tersimpan dinamika kekuasaan yang belum selesai.
__________
Pemerintahan Thailand kembali diguncang badai politik. Pada 1 Juli 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menskors Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya. Putri mantan PM kontroversial Thaksin Shinawatra itu harus menghentikan sementara tugas kenegaraan, menyusul penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika berat.
Keputusan ini bukan sekadar peristiwa hukum. Ia membuka babak baru dalam ketegangan antara pemerintahan terpilih dan elite konservatif di negeri Gajah Putih. Untuk sementara, Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit ditunjuk menjadi caretaker atau pelaksana tugas Perdana Menteri. Paetongtarn sendiri masih tetap duduk di kabinet sebagai Menteri Kebudayaan.
Situasi politik di Bangkok pun kian bergejolak. Partai-partai koalisi mulai berhitung ulang, bursa calon pengganti mulai dibisikkan, dan jalanan dipenuhi spekulasi. Keputusan Mahkamah ini memberi waktu 15 hari kepada Paetongtarn untuk menyampaikan pembelaan. Bila tidak memuaskan, bukan tak mungkin karier politiknya berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan.
Skorsing ini bermula dari petisi 36 senator yang mempersoalkan isi rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Dalam percakapan yang bocor itu, Paetongtarn terdengar menyebut Hun Sen secara informal sebagai “paman” dan mengeluhkan peran militer Thailand secara sinis. Para senator menilai pernyataan itu tidak hanya mencoreng martabat nasional, tetapi juga melanggar etika pejabat tinggi negara.
Kasus ini menambah panjang daftar pemberhentian pemimpin dari keluarga Shinawatra. Sebelumnya, Thaksin Shinawatra digulingkan militer tahun 2006. Adiknya, Yingluck, dipaksa mundur oleh pengadilan pada 2014. Bahkan Perdana Menteri sebelumnya, Srettha Thavisin—yang berasal dari partai sama dengan Paetongtarn—juga dicopot tahun lalu karena pelanggaran etika dalam penunjukan menteri.
