Satu panggilan telepon antara Perdana Menteri Thailand dan mantan pemimpin Kamboja memicu krisis diplomatik. Mengguncang politik dalam negeri Bangkok dan kembali menyulut konflik bersenjata di perbatasan dua negara.
__________
Hubungan diplomatik Thailand dan Kamboja kembali memanas—dan kali ini, bukan karena tembakan pertama di perbatasan, melainkan karena telepon pribadi antara dua tokoh besar: Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.
Rekaman pembicaraan yang bocor ke publik pada pertengahan Juni 2025 mengungkap sesuatu yang menggelisahkan bagi warga Thailand. Dalam percakapan itu, Paetongtarn menyebut Hun Sen sebagai “paman”, membahas hubungan personal yang hangat, sekaligus mengkritik keras komandan militer Thailand. Banyak yang menilai ini sebagai sinyal bahwa pemimpin negeri sedang bermain dua muka dalam isu yang seharusnya tegas: kedaulatan nasional.
Protes pun meletus. Partai Bhumjaithai—mitra penting dalam koalisi pemerintahan—menarik dukungan. Mosi tidak percaya mulai digulirkan di parlemen. Para analis menilai skandal ini bisa menggoyang kursi perdana menteri. Situasi politik di Bangkok genting. Namun di perbatasan, kondisi lebih gawat lagi.
⸻
Krisis antara Thailand dan Kamboja bukan hal baru. Kedua negara telah berseteru selama puluhan tahun, utamanya soal wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear, warisan budaya Hindu yang berdiri megah di puncak bukit. Meskipun Mahkamah Internasional pada 1962 memutuskan kuil itu milik Kamboja, wilayah di sekitarnya tetap jadi rebutan.
Ketegangan mencapai puncaknya kembali pada 28 Mei 2025. Tentara dari kedua belah pihak terlibat baku tembak di wilayah Chong Bok, hanya beberapa kilometer dari kuil sengketa. Kontak senjata berlangsung singkat, tetapi cukup untuk menewaskan satu tentara Kamboja dan membuka kembali luka lama yang belum sembuh.
Kedua negara langsung mengambil langkah drastis. Thailand menutup tujuh pos lintas batas. Kamboja membalas dengan memboikot ekspor Thailand, termasuk listrik dan internet. Ekonomi perbatasan lumpuh. Warga sipil menjadi korban dari konflik yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Meski ketegangan di lapangan meningkat, meja diplomasi masih belum menemukan jalan tengah. Kamboja bersikeras membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, sementara Thailand menuntut penyelesaian secara bilateral. Pertemuan tingkat tinggi dijadwalkan September mendatang, namun harapan akan hasil konkret masih samar.
⸻
Kunjungan simbolik dari kedua pemimpin—Paetongtarn dan Hun Sen—ke wilayah konflik hanya mempertegas atmosfer krisis. Alih-alih membawa angin damai, mereka justru memperkuat kesan bahwa konflik ini tak lagi sekadar urusan batas negara, melainkan juga soal harga diri politik dan kekuasaan.
Kini, dengan panasnya situasi dalam negeri Thailand dan retaliasi ekonomi dari Kamboja, Asia Tenggara berada di persimpangan genting. Jika diplomasi gagal, maka sejarah berdarah dua negara ini bisa saja berulang dalam skala yang lebih besar.
Dan semuanya, bisa jadi, berawal dari satu panggilan telepon.***
