Pendaftaran TKA 2026 Dibuka: Uji Teknis atau Beban Baru Siswa?

Iustrasi anak-anak SD menjalani ujian. - Dok. Samudrafakta
Simulasi TKA SD–SMP 2026 dimulai akhir Februari. Memicu sorotan soal dampaknya ke seleksi.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi membuka pendaftaran simulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Pemerintah memproyeksikan simulasi ini sebagai uji kesiapan teknis sekaligus sarana bagi murid untuk memahami format tes sebelum pelaksanaan utama pada April 2026 mendatang.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan momentum penting bagi satuan pendidikan untuk mempersiapkan asesmen secara terencana. “TKA dirancang sebagai instrumen yang adil dan terstandar untuk menggambarkan kemampuan akademik murid,” ujar Toni Toharudin dalam Siaran Pers Kemendikdasmen, 20 Januari 2026.

Jadwal Berjenjang dan Penegasan Status

Berdasarkan jadwal resmi, simulasi untuk jenjang SMP akan berlangsung pada 23 Februari hingga 1 Maret 2026, disusul jenjang SD pada 2–8 Maret 2026. Setelah fase simulasi, pemerintah menjadwalkan gladi bersih pada 9–17 Maret 2026 sebelum memasuki pelaksanaan utama. Hasil akhir secara nasional rencananya akan diumumkan pada 25 Mei 2026.

Bacaan Lainnya

Meski pelaksanaannya masif, pemerintah menegaskan bahwa TKA tidak berkaitan dengan kelulusan siswa. “TKA tidak dimaksudkan sebagai penentu kelulusan, melainkan sebagai sarana untuk memperoleh potret kemampuan akademik murid yang adil dan objektif,” tegas Toni Toharudin dalam keterangan tertulis yang sama.

Potensi Menjadi “Wajib Secara Sosial”

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menyoroti risiko TKA menjadi beban psikologis dan sosial. Menurutnya, meski secara formal tidak wajib, penggunaan skor TKA untuk seleksi di masa depan akan memaksa sekolah dan orang tua untuk ikut serta.

“Kalau hasil TKA nantinya dipakai untuk seleksi, praktiknya bisa berubah menjadi wajib secara sosial. Sekolah dan orang tua pasti tidak mau anaknya tertinggal,” ujar Satriwan Salim pada 27 Desember 2025.

Alarm Struktural dari Parlemen

Senada dengan P2G, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan catatan kritis berkaca pada hasil TKA periode sebelumnya. Ia menilai rendahnya skor pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris merupakan alarm keras bagi pemerintah.

Pos terkait