Ketika warganya sakit, sistem jaminan kesehatan negara berupaya keras menanggungnya tanpa birokrasi yang diskriminatif. Keteladanan ini melahirkan kedaulatan dan harga diri (martabat) di mata rakyat.
”Kekuatan sejati Republik Islam Iran pasca-1979 bukan hanya terletak pada teologinya, melainkan pada populisme sosialnya yang berhasil menjawab kebutuhan riil masyarakat kelas bawah (mustazafin) akan akses ekonomi dan keadilan yang selama ini dirampas oleh rezim sebelumnya.” > — Ervand Abrahamian, Sejarawan dan Pakar Politik Timur Tengah.
Refleksi Kritis untuk Kebijakan Publik Kita
Kisah dari Teheran ini memaksa kita untuk menengok ke dalam negeri sendiri. Pertanyaannya beralih dari “mengapa mereka mencintai pemimpinnya?” menjadi sebuah autokritik: sejauh mana arah kebijakan publik kita berpihak pada kesejahteraan dasar?
Di saat negara lain berupaya menjadi perisai bagi warganya, masyarakat kita kerap dipaksa bertahan hidup dalam sistem yang bertumpu pada kemampuan finansial individu.
Iuran asuransi kesehatan (BPJS) yang membayangi warga kelas bawah dengan ancaman tunggakan, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mencekik mahasiswa, hingga fluktuasi harga kebutuhan pokok yang sering kali tak terkendali. Belum lagi subsidi energi yang perlahan dicabut dengan dalih “menyelamatkan APBN”.
Di sisi lain, narasi yang disuguhkan kepada publik sering kali berupa megaproyek infrastruktur atau program-program populis yang membebani anggaran—seperti wacana pemenuhan gizi yang pelaksanaannya masih menuai polemik—sementara kebutuhan paling mendesak di depan mata justru terabaikan.
Menuntut Kehadiran, Bukan Sekadar Janji
Iran mengajarkan satu prinsip abadi dalam ilmu politik: kesetiaan rakyat tidak bisa dibeli dengan baliho pencitraan atau janji manis menjelang pemilihan umum. Loyalitas lahir dari kontrak sosial yang ditepati.
Pemimpin sejati adalah mereka yang hadir paling pertama ketika rakyatnya butuh akses air bersih, listrik terjangkau, dan fasilitas pengobatan tanpa rasa takut akan kebangkrutan. Sudah saatnya kita menuntut wajah kepemimpinan yang berani meletakkan kemanusiaan dan keadilan sosial di atas segalanya, bukan kepemimpinan yang membiarkan rakyatnya bertarung sendirian di tanah yang katanya kaya raya ini.***
