Ketangguhan Iran bukan murni soal militer, melainkan bukti nyata berjalannya kontrak sosial yang memprioritaskan hak dasar rakyatnya.
Oleh: Faried Wijdan | Penulis Samudrafakta.com
Dunia kerap memandang Iran melalui lensa geopolitik yang tegang: sebuah negara yang dihimpit embargo, diisolasi, dan dijatuhi sanksi ekonomi berlapis selama puluhan tahun. Secara logika ekonomi modern, negara dengan tekanan sebesar itu semestinya sudah runtuh dari dalam. Namun, faktanya, mereka tetap tegak berdiri.
Rahasia ketangguhan ini ternyata bukan sekadar terletak pada kekuatan alutsista, melainkan pada pondasi yang jauh lebih fundamental: bagaimana negara memperlakukan rakyatnya.
Kesaksian dari mereka yang pernah menetap di sana, seperti Dian Wirengjurit, Duta Besar RI untuk Iran (2011-2016), mengungkap realitas yang menampar nalar kapitalisme modern. Di tengah keterbatasan, negara hadir untuk memanusiakan warganya.
Memprioritaskan Manusia di Atas Angka Makro
Jurnalis senior Timur Tengah, Mustafa Abd Rahman, dalam bukunya Iran Pasca Revolusi, merekam dengan apik transformasi sosial pasca-1979. Ketika Ayatullah Khomeini mengambil alih kepemimpinan, pidato-pidatonya tidak berpusat pada obsesi menarik investasi asing atau mengejar angka pertumbuhan makro yang sering kali semu.
Langkah pertama yang diambil adalah memastikan perut rakyat terisi dan beban hidup mereka diringankan. Negara mengambil alih tanggung jawab atas akses layanan dasar.
Pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan energi seperti air serta listrik dibuat sangat terjangkau—bahkan digratiskan pada masa awal transisi. Harga bahan bakar minyak (BBM) dipatok sangat murah, bukan sekadar sebagai alat politik, melainkan pengakuan bahwa energi adalah urat nadi kehidupan rakyat, bukan komoditas murni untuk diperdagangkan bebas.
Martabat Sebagai Pengikat Kesetiaan
Tentu, kita harus berpijak pada realitas bahwa Iran hari ini bergulat dengan masalah inflasi dan tekanan ekonomi akibat sanksi internasional yang tak berkesudahan. Mereka jauh dari kata sempurna. Namun, ada satu ikatan kuat yang mencegah rakyatnya hancur dalam keputusasaan: kepastian bahwa negara tidak lepas tangan.
Ketika warganya sakit, sistem jaminan kesehatan negara berupaya keras menanggungnya tanpa birokrasi yang diskriminatif. Keteladanan ini melahirkan kedaulatan dan harga diri (martabat) di mata rakyat.
”Kekuatan sejati Republik Islam Iran pasca-1979 bukan hanya terletak pada teologinya, melainkan pada populisme sosialnya yang berhasil menjawab kebutuhan riil masyarakat kelas bawah (mustazafin) akan akses ekonomi dan keadilan yang selama ini dirampas oleh rezim sebelumnya.” > — Ervand Abrahamian, Sejarawan dan Pakar Politik Timur Tengah.
Refleksi Kritis untuk Kebijakan Publik Kita
Kisah dari Teheran ini memaksa kita untuk menengok ke dalam negeri sendiri. Pertanyaannya beralih dari “mengapa mereka mencintai pemimpinnya?” menjadi sebuah autokritik: sejauh mana arah kebijakan publik kita berpihak pada kesejahteraan dasar?
Di saat negara lain berupaya menjadi perisai bagi warganya, masyarakat kita kerap dipaksa bertahan hidup dalam sistem yang bertumpu pada kemampuan finansial individu.
Iuran asuransi kesehatan (BPJS) yang membayangi warga kelas bawah dengan ancaman tunggakan, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mencekik mahasiswa, hingga fluktuasi harga kebutuhan pokok yang sering kali tak terkendali. Belum lagi subsidi energi yang perlahan dicabut dengan dalih “menyelamatkan APBN”.
Di sisi lain, narasi yang disuguhkan kepada publik sering kali berupa megaproyek infrastruktur atau program-program populis yang membebani anggaran—seperti wacana pemenuhan gizi yang pelaksanaannya masih menuai polemik—sementara kebutuhan paling mendesak di depan mata justru terabaikan.
Menuntut Kehadiran, Bukan Sekadar Janji
Iran mengajarkan satu prinsip abadi dalam ilmu politik: kesetiaan rakyat tidak bisa dibeli dengan baliho pencitraan atau janji manis menjelang pemilihan umum. Loyalitas lahir dari kontrak sosial yang ditepati.
Pemimpin sejati adalah mereka yang hadir paling pertama ketika rakyatnya butuh akses air bersih, listrik terjangkau, dan fasilitas pengobatan tanpa rasa takut akan kebangkrutan. Sudah saatnya kita menuntut wajah kepemimpinan yang berani meletakkan kemanusiaan dan keadilan sosial di atas segalanya, bukan kepemimpinan yang membiarkan rakyatnya bertarung sendirian di tanah yang katanya kaya raya ini.***
Daftar Pustaka
- Abd Rahman, M. (2000). Iran Pasca Revolusi: Transformasi Sosial, Politik, dan Budaya. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Abrahamian, E. (1993). Khomeinism: Essays on the Islamic Republic. Berkeley: University of California Press.
- Rousseau, J. J. (2002). The Social Contract (Terjemahan). New Haven: Yale University Press. (Referensi tambahan untuk landasan teori kontrak sosial).
- Wirengjurit, D. (2018). Catatan Diplomat Indonesia di Teheran.
