Komitmen TNI untuk memperkuat supremasi hukum di lingkungan internal ditunjukkan dengan langkah konkret berupa pengunduran diri Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Letjen Yudi Abrimantyo, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan oknum yang melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS.
Penyerahan jabatan dilakukan pada Rabu (25/3) di Mabes TNI, disusul dengan rapat koordinasi antara TNI dan Kementerian Pertahanan yang digelar pada hari yang sama. Rapat tersebut membahas revitalisasi internal serta penegakan hukum terhadap prajurit yang melanggar aturan.
“Sebagai pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Ka BAIS,” ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah dalam konferensi pers di Jakarta.
TNI belum mengumumkan nama pengganti Letjen Yudi Abrimantyo.
Komitmen Tindak Tegas Tanpa Pandang Bulu
Rapat yang dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta jajaran pejabat utama Kemenhan dan Mabes TNI itu menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat penegakan hukum serta menjaga kehormatan institusi negara, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Aulia menegaskan bahwa TNI tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit. Penindakan akan dilakukan secara tegas, baik melalui peradilan militer, penjatuhan hukuman disiplin berupa penahanan dan pemberhentian dari jabatan, hingga pemberhentian tidak hormat dari dinas keprajuritan.
“TNI secara konsisten melaksanakan penertiban yang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum terhadap prajurit di berbagai jenjang kepangkatan, baik perwira, bintara, maupun tantama, dengan jenis pelanggaran yang beragam, termasuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal, dan tindak pidana lainnya, termasuk penganiayaan,” kata Aulia.
Pembenahan Internal Berkelanjutan
TNI disebut terus melakukan pembenahan melalui pengawasan internal, peningkatan kualitas kepemimpinan di setiap level komando, serta penanaman nilai disiplin dan integritas kepada seluruh prajurit.
