Karena itulah Bung Karno mengusulkan dasar ketiga, yaitu permusyawaratan atau perwakilan. Segala ide dan cita-cita dari berbagai paham yang berkembang di masyarakat harus disalurkan melalui lembaga permusyawaratan.
“Oleh sebab itu, sekalipun agama tidak dijadikan sebagai dasar negara, namun pada dasar ketiga inilah dapat disalurkan peranan Islam,” beber Iqbal.
Sedangkan dasar keempat adalah prinsip kesejahteraan yang menuju keadilan sosial. Dalam hal ini Bung Karno, kata Iqbal, menjelaskan tujuan mendirikan negara adalah untuk mensejahterakan semua warga negara, bukan hanya kalangan tertentu.
Sementara dasar kelima adalah Ketuhanan, inilah yang menjelaskan arti final dari berbangsa dan bernegara bahwa bukan hanya untuk tujuan materi semata-mata, melainkan dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Iqbal berpendapat bahwa Sukarno juga menginginkan agar masing-masing pemeluk agama lebih mendalami ajaran agamanya, dan pengamalan ajaran agamanya harus membawa terwujudnya integrasi bangsa.
J.M Van der Kroef dalam Indonesia in the Modern World, Part. II menyebut ada tiga pemikiran yang membentuk alam pikiran di Indonesia. Ketiga hal inilah yang melandasi rumusan Pancasila.
Pertama, ideologi tradisional komunal, yang di Jawa dan sebagian Sumatra bercampur dengan etos sosial Hinduisme. Kedua, Islam, baik yang beraliran ortodoks maupun berwajah pembaruan. Ketiga adalah Liberalisme yang bercampur dengan Marxisme.
Menurut Iqbal, pandangan Sukarno mengenai Islam lebih banyak mendominasi pemikirannya tentang dasar negara. Hal ini ucapnya mengingat sikap keagamaan yang menjadi pokok perhatian Bung Karno dalam tulisan-tulisannya.
“Jelaslah bahwa Pancasila yang dikemukakan Sukarno tidak bisa lepas dari kondisi pola pemikiran bangsa Indonesia,” tulis Iqbal.
Selain itu, bagi Sukarno, Pancasila adalah terjemahan dari kepribadian bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Iqbal berpendapat bahwa kendati Pancasila dipersempit atau diperluas, intinya tetaplah sama, yakni gotong royong.
