Penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP.
Subsidi BBM berpotensi bocor hingga Rp200 triliun per tahun. Reformasi tepat sasaran bisa buka ruang fiskal besar untuk bansos, pendidikan, kesehatan, dan program produktif lainnya.
Berita dan Opini Kerakyatan | Samudrafakta
Blunder KPU Soal Dokumen Capres Diduga Demi Tutupi Skandal Ijazah Palsu
KPU dinilai keliru menafsirkan aturan perlindungan data pribadi dengan menjadikannya dasar kerahasiaan.
Begini Kata KPK soal Kemungkinan Panggil Ketum PBNU dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang diduga merupakan hasil penyimpangan.
PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Kuota Haji, Siap Kooperatif dengan KPK
Ketua Bidang Keagamaan PBNU, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan internal. Hasilnya, kata dia, tak ditemukan indikasi dana mencurigakan.
Menteri Pertanian Andi Amran Gugat Tempo Rp200 Miliar, Sidang Perdana Digelar di PN Jaksel
Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menjelaskan pihaknya bersama Kementerian Pertanian sebelumnya sudah mencoba menyelesaikan perkara ini melalui Dewan Pers.
Pemilik Uhud Tour Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK, Mengaku Jadi Korban Travel Lain dalam Kasus Kuota Haji Tambahan
Khalid sebelumnya diperiksa penyidik KPK pada Selasa (9/9). Pemeriksaan berlangsung sekitar 7,5 jam. Seusai pemeriksaan, Khalid menyebut dirinya justru menjadi korban.
Pemerintah Kaji Aturan Satu Orang Satu Akun Medsos, Disebut Bisa Tekan Hoaks dan Penipuan
Komdigi mengklaim pembatasan akun bisa menjadi solusi untuk menekan praktik penipuan digital serta mempermudah pengawasan ruang digital dari misinformasi dan hoaks.
KPU Rahasiakan Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres, Termasuk Ijazah
Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU 731/2025, yang ditandatangani Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada 21 Agustus 2025.
Reformasi Polri Dinilai Mendesak, Pakar Ingatkan Jangan Sekadar Jargon
Reformasi harus dimulai dari pendidikan dan pelatihan calon anggota Polri. Rekrutmen yang transparan serta pembenahan kurikulum dinilai bisa melahirkan aparat berintegritas.
PPATK Serahkan Data Aliran Duit Korupsi Haji ke KPK, Publik Tunggu Penetapan Tersangka
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengaku lembaganya terus berkoordinasi dengan KPK untuk menelusuri praktik jual beli kuota haji yang disebut telah berlangsung lama.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.